Kedudukan Sita Umum terhadap harta debitor pailit tersangka tindak pidana pencucian uang

Mohamad Faiz W.Ischak, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Maksud dan tujuan penelitian ini guna mengeteahui dalam Menguraikan Implementasi Prinsip Paritas Creditorium Terhadap Pertanggung Jawaban Debitor Kepada Para Kreditor Pada Proses PKPU & Pailit hingga menganalisis Kedudukan Sita Umum terhadap debitor yang teridindikasi TPPU Dalam PKPU & Pailit Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta menemukan langkah ideal bagi para korban atau kreditor pada kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam penyelesaian hak mereka dan memberikan pedoman tentang bagaimana pengaturan di masa mendatang terkait sita umum yang teridindikasi TPPU di dalam nya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif  untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai Kurator yang berhubungan langsung dangan case First travel kemudian kedua data tersebut dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) maupun menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan penyitaan dalam hukum pidana tidak diartikan untuk dirampas dan tidak dikembalikan lagi, penyitaan dalam perkara pidana tidaklah memindahkan hak kepemilikan atas aset yang disita, tetapi hanya sekedar untuk keperluan pembuktian dalam perkara pidana. Perkara pidana itu bersifat publik, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun Putusan  Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 first travel yang mengandung Penyitaan ditengah-tengah berjalannya sita Umum dan berimplikasi pada aset-aset tersebut dirampas oleh negara,menurut penelti tidak memenuhi unsur keaadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum,melihat Barang barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. oleh karena itu hukum kepailitan mempunyai prinsip paritas creditorium dimana para kreditor mempunyai kesetaraan mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitor.

The purpose and objective of this research is to find out in describing the implementation of the principle of parity of creditors towards the debtor's responsibility to creditors in the process of postponement of debt payment obligations & PAILIT to analyse the position of general confiscation against debtors who are indicated by the crime of money laundering in the postponement of debt payment obligations & bankruptcy reviewed from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations and find ideal steps for victims or creditors in the case of PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) in the settlement of their rights and provide guidelines on how future arrangements related to general confiscation indicated money laundering crime in it.

This research uses normative research to obtain secondary data through library research and interviews to obtain primary data through field research by interviewing the Curator who is directly related to the First travel case then both data are analysed using content analysis and using qualitative methods with analytical descriptive methods.

Based on the results of research and discussion, the researcher concludes that confiscation in criminal law does not mean to be confiscated and not returned, confiscation in a criminal case does not transfer ownership rights to the confiscated assets, but only for evidentiary purposes in a criminal case. The criminal case is public, so it must be resolved first. However, Cassation Decision Number 3096K/Pid.Sus/2018 first travel which contains confiscation in the midst of the running of the general confiscation and has implications for the assets being confiscated by the state, according to the researcher does not fulfil the elements of justice, certainty and legal expediency, seeing that the goods become collateral for all creditors against which the proceeds from the sale of the goods are divided according to the ratio of their respective receivables. therefore bankruptcy law has the principle of parity creditorium where creditors have equal rights to all debtor assets.

 

 

Keywords : General Confiscation, Criminal Confiscation, Bankcruptcy

Kata Kunci : Sita Umum,Penyitaan,Kepailitan