Upaya Peningkatan Ekonomi dalam Industri Nikel Indonesia

Sekarsari, Prof. Dr. Poppy Sulistiyaning Winanti, M.P.P., M.Sc.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Kajian ini menganalisis upaya Peningkatan Ekonomi dan Kebijakan Proteksionisme oleh Pemerintah Indonesia dalam sektor sumber daya alam tambang dan mineral dengan menilik berbagai dimensi kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Sejak Presiden Joko Widodo memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah, muncul gugatan oleh Uni Eropa karena hal ini dianggap telah melanggar aturan GATT 1994 sehingga kasus ini dibawa ke pengadilan WTO. Uni Eropa menggugat Indonesia atas kebijakan larangan ekspor produk bijih nikel mentah oleh Indonesia dengan kasus nomor DS 592. Pada gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa, mereka berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar Pasal XI:1 dari GATT 1994. Dengan meneliti topik ini, penulis berusaha mengkaji langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam mengusung kebijakan Proteksionisme Nikel sebagai bagian dari resource nationalism.

This study analyzes efforts to improve the economy and protectionist policies by the Indonesian government in the mining and mineral natural resources sector by examining various dimensions of the policy of banning exports of raw materials. Since President Joko Widodo imposed a ban on the export of raw nickel ore, a lawsuit has arisen by the European Union because this was deemed to have violated the 1994 GATT rules, so this case was brought to the WTO court. The European Union sued Indonesia over Indonesia's policy of banning exports of raw nickel ore products in case number DS 592. In the lawsuit filed by the European Union, they argued that Indonesia had violated the commitment of WTO members to provide widest access for international trade, including raw nickel products, which clearly violates Article XI:1 from GATT 1994. By researching this topic, the author tries to examine the steps taken by Indonesia in implementing the Nickel Protectionism policy as part of resource nationalism.

Kata Kunci : Indonesia, Uni Eropa, WTO, Resource Nationalism, Politic Protectionism, Nikel