Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Perspektif Governmentality

Salsabila Firdausy, Dr. Nurhadi Susanto, SH, M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berkembang begitu pesat, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kompleksitas.  Selama lebih dari satu dasawarsa semenjak SAKIP diluncurkan, berbagai regulasi, petunjuk teknis, dan pedoman bermunculan, menjadi mandat top-down yang menciptakan kontrol seragam (one size fits all) bagi seluruh instansi pemerintah dalam memanajemen kinerjanya.  Praktik pengendalian yang dibingkai melalui mekanisme SAKIP ini dalam perjalanannya masih meninggalkan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah, diantaranya jebakan instrumentalisme dan isomorfisme koersif dalam birokrasi Indonesia.

Dengan menghadirkan konsep governmentality Foucault sebagai dasar analisis, penelitian ini berupaya mengungkap strategi atau teknik kuasa yang beroperasi dalam SAKIP untuk melegitimasi dan melanggengkan eksistensinya hingga saat ini.  Melalui konsep governmentality pula, penelitian ini mengungkap bagaimana praktik pengendalian SAKIP berjalan sejak awal kemunculannya, serta bagaimana respons instansi pemerintah terhadap praktik tersebut.  Penulis menggunakan paradigma teori kritis dengan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci kebijakan SAKIP, serta observasi baik secara langsung maupun tidak langsung.  Data yang diperoleh diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi, dipilah, dianalisis, dan dirangkai hingga diperoleh kesimpulan utuh dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SAKIP merupakan pengejawantahan dari wacana Good Governance Bank Dunia, selain sebagai agenda negara untuk mendorong akuntabilitas kinerja di Indonesia.  Berkembangnya kebijakan SAKIP sebagai sebuah rezim praktik dilakukan melalui berbagai teknik pengendalian atau dalam bahasa Foucault disebut teknologi kuasa.  Teknik pengendalian yang dilakukan mencakup pengendalian terhadap rasionalitas instansi pemerintah, serta pengendalian melalui teknik kuasa dominasi, baik berupa teknik kuasa pendisiplinan maupun teknik kuasa kedaulatan.  Ketiganya saling berinteraksi membentuk triangulasi kuasa yang mendukung satu sama lain, meskipun memiliki porsi yang berbeda dalam rentang waktu tertentu.

Melalui berbagai teknik tersebut, praktik pengendalian SAKIP mendapatkan respons yang cenderung positif dari instansi pemerintah, meskipun diterima secara bertahap dengan tingkat penerimaan yang berbeda.  Penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat penerimaan instansi pemerintah terhadap kebijakan SAKIP berada pada tingkat voluntarily-but driven by perceived necessity hingga coercive dimana implementasi SAKIP dianggap sebagai prasyarat untuk mendapatkan keuntungan tertentu maupun sebagai sesuatu yang wajib dilakukan untuk menghindari hukuman.  Namun demikian terlepas dari berbagai alasan di balik respons positif yang ditampakkan, teknik kuasa yang dikonstruksi dalam SAKIP terbukti berhasil mempengaruhi tindakan instansi pemerintah tentang bagaimana akuntabilitas kinerja harus dicapai.

The implementation of the Government Performance Accountability System (SAKIP) policy has expanded significantly in quantity, quality and complexity. Over a decade since SAKIP was launched, various regulations, technical instructions and guidelines have emerged, becoming top-down mandates that create uniform control (one size fits all) for all government institutions in managing their performance. The development of SAKIP as a control practice regime in Indonesia still faces various challenges, such as the trap of instrumentalism and coercive isomorphism.

By presenting the Foucault’s concept of governmentality as a basis of analysis, this study intends to identify the control techniques used by SAKIP to legitimize and perpetuate its existence as well as how government institutions have responded. The author uses a critical theory paradigm with a qualitative approach. Data collection was carried out through literature studies, in-depth interviews with the key actors of SAKIP, as well as direct and indirect observations. The validity of the data obtained was tested using triangulation techniques, sorted, analyzed and assembled to obtain research conclusions.

The result showed that the SAKIP policy is an embodiment of the World Bank's Good Governance discourse, as well as being a state agenda to encourage performance accountability. The development of SAKIP as a practice regime is carried out through various control techniques called power technologies. The control techniques used include control over the rationality of government institutions, and control through domination power techniques namely disciplinary power techniques and sovereign power techniques. These three techniques interact in a triangulation of power that supports each other, even though they have different portions in a certain time span.

Through these various techniques, SAKIP received a positive response from government institutions, although with varying levels of acceptance. This study shows that the level of acceptance by government institutions is at the 'voluntarily-but driven by perceived necessity' to 'coercive' level, where the implementation of SAKIP is considered as a prerequisite to obtain certain benefits or as regulation that must be implemented to avoid punishment. However, apart from the various reasons behind the positive response shown, the power techniques constructed in SAKIP have proven successful in influencing the actions of government institutions regarding how performance accountability must be achieved.

Kata Kunci : Governmentality, SAKIP, Teknik Pengendalian