THE CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) AND ITS IMPLICATIONS ON THE RIGHT TO DEVELOPMENT: POSITIONING THE CBAM IN THE DEVELOPMENT RIGHTS IMPLEMENTATION

Gadiz Liberty Namira, Andika Putra, S.H., LL.M.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Mekanisme penyesuaian perbatasan karbon (CBAM) berfungsi sebagai kebijakan unilateral yang mengatur mekanisme perdagangan karbon yang menghasilkan penerapan ekstrateritorial dengan mengenakan tarif karbon kepada negara-negara yang mengekspor barang ke Uni Eropa. Karena sifat ekstrateritorialnya, khususnya terhadap negara-negara pengekspor, atau disebut sebagai negara ketiga dalam peraturan CBAM, maka hal ini harus dipertanyakan mengenai implikasi potensialnya terhadap pemenuhan hak atas pembangunan. Meskipun negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas pembangunan bagi masyarakatnya, CBAM diperkirakan akan menimbulkan dampak ekonomi dan etika lingkungan bagi negara-negara ketiga tersebut yang dapat menghambat upaya progresif mereka dalam memenuhi hak atas pembangunan. 

Penelitian hukum ini mengadopsi pendekatan normatif dan undang-undang melalui kajian literatur yang berkaitan dengan CBAM, hak atas pembangunan, dan peraturan CBAM yang sah, Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa UE 2023/956 tanggal 10 Mei 2023 yang menetapkan sebuah mekanisme penyesuaian batas karbon. 

Temuan yang diperoleh Penulis menunjukkan bahwa CBAM menimbulkan dampak ekonomi dan etika lingkungan yang serius terhadap negara-negara ketiga, khususnya terhadap negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Hal ini berpotensi melipatgandakan beban di kedua bidang tersebut karena sektor-sektor yang menjadi sasaran CBAM sebagian besar berlokasi di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, sehingga perekonomian negara-negara tersebut harus menanggung biaya besar dari CBAM. Selain itu, NDC yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Paris dapat dirusak oleh keberadaan CBAM yang menetapkan mekanisme setara bagi semua negara ketiga tanpa memperhatikan kemampuan dan keadaan masing-masing. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa penyesuaian karbon dapat melanggar realisasi hak atas pembangunan karena adanya hambatan ekonomi dan lingkungan terhadap partisipasi, kontribusi, dan penikmatan hak tersebut. 

The carbon border adjustment mechanism (CBAM) serves as a unilateral policy regulating carbon trade mechanism that yields extraterritorial application by imposing carbon tariffs to states that export goods to the Union. Due to its extraterritoriality, particularly to the exporting states, or referred to as third countries by the CBAM regulation, it must be questioned on its potential implications to the contentment of the right to development. While states bare the duty to fulfill the right to development of its people, the CBAM is forecasted to entail economic and environmental ethical impacts to those third countries which may hinder their progressive effort in fulfilling the right to development. 

The legal research adopted the normative and statutory approach through the examination of literatures pertaining to the CBAM, the right to development, and the legitimate CBAM regulation, the EU 2023/956 Regulation of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism. 

The findings obtained by the Author indicates that the CBAM instigates a serious economic and environmental ethical impact to the third countries with special regard to the developing and least-developed countries. It could potentially double the burden in both fields where the targetted sectors by the CBAM located mostly in developing and least-developed countries meaning that their economies will have to bear the heavy cost of the CBAM. Moreover, the NDC that has been established by the Paris Agreement may be undermined by the existence of the CBAM that sets equal mechanism to all third countries with no regard to their respective capabilities and circumstances. In the end result, it could be apprehended that the carbon adjustment may infringe the realization of the right to development due to the economic and environmental hindrance to the participation, contribution, and enjoyment of the right. 

Kata Kunci : Carbon border adjustment mechanism, Right to development, Carbon emission, Climate change, Environmental law.