Keabsahan Wasiat Enukleasi Mata di Bank Mata Indonesia dalam Pluralisme Hukum di Indonesia
Adisty Galuh Utami, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan wasiat enukleasi mata dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia (berdasarkan KUHPerdata, Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Negara) dan menganalisa implikasi penolakan ahli waris terhadap pelaksanaan wasiat enukleasi (berdasarkan KUHPerdata, Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Negara). Fokus penelitian ini adalah bagaimana keabsahan wasiat enukleasi mata dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia dan bagaimana implikasi penolakan ahli waris terhadap pelaksanaan wasiat enukleasi mata.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang akan digunakan sebagai data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek. Penelitian ini diperkuat dengan konfirmasi kepada narasumber terkait hasil pembahasan penelitian. Penelitian dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum mengenai tranplantasi kornea mata dikaitkan dengan ketentuan wasiat di dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat serta teori-teori hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, wasiat enukleasi mata sah untuk dilaksanakan dengan adaptabilitas sistem hukum yang beragam, dengan adanya “weak legal pluralisme” dan adaptasi antar sistem hukum yang mengisi kekosongan regulasi terkait pelaksanaan wasiat. Kedua, Implikasi penolakan ahli waris terhadap wasiat enukleasi mata, dalam konteks pluralisme hukum, apabila penolakan berasal dari keluarga terdekat yang telah menandatangani formulir surat pernyataan wasiat oleh BMI dan menolak pada saat pelaksanaan, dan jika penolakan berasal dari sebagian ahli waris yang tidak terlibat dalam penandatanganan formulir wasiat tersebut maka menurut KUHPerdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat wasiat harus tetap dilaksanakan dan hal tersebut dapat berimplikasi pada tuntutan hukum dari BMI dan/atau Jaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat.
This thesis research aims to analyze the validity of eye enucleation will from the perspective of legal pluralism in Indonesia (based on the Civil Code, Islamic Law, Adat Law, and State Law) and to analyze the implications of heirs' rejection of the implementation of eye enucleation will (based on the Civil Code, Islamic Law, Adat Law, and State Law). The focus of this research was on the validity of eye enucleation will from the perspective of legal pluralism in Indonesia and how heirs' rejection of the implementation of eye enucleation will can be implicated.
This research is a normative legal study of a descriptive nature. The research approach uses a legislative research approach and a conceptual approach. The type of data used for this research is secondary data obtained through a literature study by studying primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to the object. The research is strengthened by confirmation from informants related to the results of the research discussion. The research is conducted by identifying legal provisions regarding corneal transplantation associated with testamentary provisions in the Civil Code, Islamic Law, and Adat Law, as well as legal theories.
The results of this legal research shown that: First, the eye enucleation will is valid for implementation with adaptability to diverse legal systems, given the "weak legal pluralism" and the adaptation between legal systems filling the regulatory gaps related to the execution of the will. Second, the implications of heirs' rejection of the eye enucleation will, in the context of legal pluralism, if the rejection comes from the closest family members who have signed the testament declaration form by BMI and refuse during the execution, and if the rejection comes from some heirs who are not involved in the signing of the testament form, then according to the Civil Code, Islamic Law, and Adat Law, the will must still be implemented, and this can lead to legal claims from BMI and/or the Public Prosecutor to protect the interests of society.
Kata Kunci : Wasiat, Enukleasi Mata, Bank Mata Indonesia