Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Lombok Utara Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Afifah Nur Hidayati, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini menganalisis penanganan anak korban kekerasan seksual oleh Polres UPPA dan UPTD PPA di KLU pasca UU TPKS. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di KLU masih terjadi setiap tahunnya, sehingga membutuhkan analisis lebih jauh terkait pelaksanaan penanganan oleh Polres UPPA dan UPTD PPA serta koherensinya dengan konstruksi hak atas penanganan dalam UU TPKS untuk memberikan rekomendasi optimalisasi penanganan pasca UU TPKS.

Penelitian menggunakan metode normatif-empiris, dengan penggalian data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan responden Polres UPPA, UPTD PPA, Peksos, dan LPA di wilayah KLU dan narasumber LBH APIK NTB. Penelitian ini secara spesifik menganalisis data yang diperoleh dari responden dan narasumber. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini berkesimpulan pada dua poin utama. Pertama, belum optimalnya pemenuhan hak atas penanganan bagi anak korban kekerasan seksual di KLU disebabkan oleh permasalahan yang diuraikan dalam empat faktor efektifitas penegakan hukum. Dari faktor substansi hukum yaitu tumpang tindih pengaturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Faktor struktur hukum yaitu kurangnya pemahaman Polres UPPA dan UPTD PPA tentang UU TPKS dan belum berperspektif korban, relatif cepat pergantian personil ke unit lain. Faktor budaya hukum permasalahan yang dihadapi adalah pengetahuan dan budaya masyarakat serta masih adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Faktor sarana atau fasilitas seperti minimnya jumlah penyidik perempuan, tidak ada ruangan khusus di Polres UPPA dan UPTD PPA, keterbatasan SDM, serta tidak ada psikolog dan JBI. Kedua, upaya optimalisasi pelaksanaan hak atas penanganan pasca UU TPKS dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan KSBE, penguatan dan peningkatan kapasitas, pemantauan dan pengawasan internal Polres UPPA, mengurangi kesenjangan gender dalam proses rekrutmen, sosialisasi dan edukasi internal dan eksternal, serta dukungan Pemerintah.

This research analyzes the handling of child victims of sexual violence by Polres UPPA and UPTD PPA in KLU after the UU TPKS. Cases of sexual violence against children in KLU still occur every year, so it requires further analysis regarding the implementation of handling by the Polres UPPA and UPTD PPA and its coherence with the construction of the right to handling in the UU TPKS to provide recommendations for optimizing handling after the UU TPKS.

The research uses a normative-empirical method, with data extraction through literature studies, interviews with respondents of Polres UPPA, UPTD PPA, Peksos, and LPA in the KLU area and LBH APIK NTB resource persons. This research specifically analyzes data obtained from respondents and sources. Furthermore, the data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study conclude on two main points. First, the lack of optimal fulfillment of the right to treatment for child victims of sexual violence in KLU is due to the problems outlined in the four effective factors of law enforcement. From the legal substance factor, There is the overlapping regulation on electronic-based sexual. Legal structure factors include the lack of understanding of Polres UPPA and UPTD PPA about the trafficking law and the lack of a victim perspective, relatively quick change of personnel to other units. The legal cultural factors of the problems faced are knowledge and culture of the community and there is still intervention from certain parties. Facilities or facilities such as the lack of female investigators, there are no special rooms at the UPPA and UPTD PPA police stations, limited human resources, and no psychologists and JBI. Second, efforts to optimize the implementation of the right to handle in the after UU TPKS require harmonization and synchronization of KSBE provisions, strengthening and capacity building, monitoring and internal supervision of the UPPA Regional Police, reducing gender gaps in the recruitment process, internal and external socialization and education, and government support.

 

Kata Kunci : Anak Korban, Kekerasan Seksual, Hak Korban Atas Penanganan, UU TPKS, Child Victim, Sexual Violence, Victim’s right to treatment, UU TPKS.