KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Putri Juwita Dizar, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum
2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perjanjian nominee saham pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia;2) untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan hukum pada beneficial owner atas perjanjian nominee saham tersebut.
Metode penelitian dengan menggunakan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung data narasumber dengan melakukan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, menilai peraturan perundangan-undangan yang sesuai dengan perumusan masalah.
Hasil penelitian memaparkan:1) Bahwa pengaturan perjanjian nominee atas kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM, sehingga atas perjanjian tersebut batal demi hukum. Di samping itu, pembuatan perjanjian nominee dapat menimbulkan adanya penyelundupan hukum yaitu seperti tindak pidana pencucian uang dan penghindaran pajak. 2) Beneficial owner atau pemilik manfaat tidak memiliki kekuatan hukum atas perjanjian nominee dikarenakan tidak termasuk dalam suatu kriteria pemilik manfaat berdasarkan pada Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu namanya tercatat dalam anggaran dasar perseroan serta bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM. Sehingga, apabila terjadi suatu wanprestasi pihak beneficial owner tidak memiliki kekuatan hukum untuk kepemilikan sahamnya atas perjanjian nominee yang telah dibuat.
Kata kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Nominee Saham, Penanaman Modal Asing
This study aims: 1) to find out and analyze the legal arrangements for share nominee agreements in foreign investment companies in Indonesia; 2) to find out and analyze regarding the legal force of the beneficial owner of the share nominee agreement.
The method of research which is using the normative juridical. The legal materials used are primary and secondary supported by informant, legal materials by carrying out qualitative analysis methods, namely by describing and assessing statutory regulations in accordance with the formulation of the problem.
The results of the study explain: 1) That the arrangement of nominee agreements of the share ownership in foreign investment companies in Indonesia contrary with Article 33 paragraphs (1) and (2) of Investment Law, hence the agreement is null and void. Apart from that, making nominee agreements can give rise to legal smuggling, namely money laundering and tax evasion. 2) Beneficial owners do not have legal power over nominee agreements because they are not included in the criteria for beneficial owners based on Article 4 of Presidential Decree Number 13 of 2018, in which their names must recorded in the company's articles of association and are contrary to Article 33 paragraphs (1) and (2) UUPM. So, if there is a default, the beneficial owner does not have the legal power to own their shares based on the nominee agreement that has been made.
Keyword: Legal Force, Nominee Agreement of Shares, Foreign Investment
Kata Kunci : Kata kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Nominee Saham, Penanaman Modal Asing