Efektivitas Undang-Undang Pemerintah Aceh Dalam Pembangunan Daerah Menuju Terwujudnya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara

Erlan Wijatmoko, Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si; Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., IPU

2023 | Disertasi | S3 Ketahanan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan produk kebijakan desentralisasi asimetris dari pemerintah pusat untuk menjaga perdamaian Aceh. UU dari hasil tuntutan MoU Helsinki tersebut memiliki cita hukum percepatan pembangunan guna mengatasi permasalahan kemiskinan Aceh pasca konflik dan bencana alam. Namun, 16 tahun perdamaian Aceh, UU tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, khususnya di Aceh Utara yang terpuruk dengan angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi di Aceh. Padahal Aceh Utara memiliki potensi sumber daya alam berlimpah, seharusnya UU tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensinya guna memecahkan masalah ekonomi yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas UU Pemerintah Aceh dalam mendukung pembangunan daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi Aceh Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan bantuan analisis NVivo 12 plus, meliputi tahap pengumpulan, pengelompokan, reduksi, penyajian, hingga menyimpulkan hasil analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pemerintah Aceh tidak optimal dan efektif menjadi pedoman kebijakan pembangunan daerah yang mendorong kerentanan ekonomi Aceh Utara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya peran dan karakter elit politik baru dalam menjalankan UU Pemerintah Aceh melalui kebijakan yang tepat, ketidakpastian hukum dari isi UU Pemerintah Aceh terhadap regulasi nasional lainnya, dan minimnya peran masyarakat dalam memberikan feedback positif pada kebijakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berimplikasi negatif terhadap ketahanan ekonomi Aceh Utara yang membuat Aceh Utara rentan dari ancaman kemiskinan, dan ketergantungan.

Oleh Karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu intervensi kebijakan yang mampu menavigasi dan memitigasi kebijakan dalam menguatkan ketiga komponen yaitu; struktural kelembagaan daerah, substansi UU Pemerintah Aceh, serta keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan sebagai bentuk pelaksanaan UU. Upaya tersebut diharapkan mampu mengefektifkan UU Pemerintah Aceh sebagai landasan sistem hukum kebijakan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Utara.

 

Kata Kunci: desentralisasi asimetris, efektivitas hukum, pembangunan daerah, ketahanan ekonomi 

The Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh is a product of asymmetric decentralization policy from the central government to maintain peace in Aceh. The law, resulting from the demands of the Helsinki MoU, has the legal goal of accelerating development to address poverty issues in Aceh post-conflict and natural disasters. However, after 16 years of peace in Aceh, the law has not been able to resolve economic problems, especially in North Aceh, which is grappling with the highest poverty and unemployment rates in Aceh. Despite having abundant natural resources, North Aceh has not been empowered by the law to manage its potential to solve existing economic problems. Therefore, this research is important to analyze the effectiveness of the Law on the Government of Aceh in supporting regional development to strengthen the economic resilience of North Aceh. 

This research employed a descriptive qualitative method with the assistance of NVivo 12 plus analysis, covering stages of data collection, grouping, reduction, presentation, and concluding the results of data analysis. The research findings indicate that the Law on the Government of Aceh is not optimal and effective as a guideline for regional development policies that encourage the economic vulnerability of North Aceh. This is due to the low role and character of new political elites in implementing the Law on the Government of Aceh through appropriate policies, legal uncertainty of the content of the Law on the Government of Aceh compared to other national regulations, and the limited role of the community in providing positive feedback on regional government policies. This condition negatively affects the economic resilience of North Aceh, making it vulnerable to the threats of poverty and dependence. 

Therefore, to address these issues, policy interventions are needed that can navigate and mitigate policies in strengthening all three components: institutional structural of the regional, substance of the Law on the Government of Aceh, and community involvement in development policies as a form of implementing the Law. These efforts are expected to effectively implement the Law on the Government of Aceh as the foundation of the legal system for regional development policies for the welfare of the people of North Aceh.

 

Keywords: asymmetric decentralization, the legal effectiveness, regional development, economic resilience. 

Kata Kunci : desentralisasi asimetris, efektivitas hukum, pembangunan daerah, ketahanan ekonomi