Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Kasus Difabel Siaga Bencana (Difagana)
Zulaikha Nur Mahmudi, Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., M.A. Ph.D.
2023 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Indonesia merupakan negara tanpa satu pun wilayah dengan indeks risiko bencana alam yang rendah sehingga memiliki tugas rumah yang besar dalam pengurangan risiko bencana alam. Namun kebijakan pengurangan risiko bencana alam di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dalam situasi bencana karena memiliki hambatan pada tubuhnya baik secara fisik; sensorik; mental; maupun intelektual, sehingga menjadikan mereka lebih sulit menyelamatkan diri dan juga untuk pulih pasca terjadinya bencana. Oleh karena itu, saat ini peralihan pengurangan risiko bencana alam menjadi inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan situasi yang genting untuk diwujudkan demi mendukung pembangunan sosial yang utuh. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu wilayah dengan berbagai ancaman serta sejarah bencana besarnya melalui Dinas Sosial mencetuskan Difabel Siaga Bencana (Difagana). Difagana merupakan pionir penanggulangan bencana berbasis inklusif pertama di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin memahami mengenai inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam di DIY dengan melihat inklusivitas di dalam Difagana.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian ini ditentukan dengan purposive dan diperoleh secara snowball sampling yang kemudian menghasilkan enam orang informan. Informan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difagana, pihak Dinas Sosial dan Tagana DIY, serta pihak Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD DIY). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara langsung pada bulan April hingga Juni 2023, dan dilengkapi mengunakan observasi terhadap kegiatan Difagana serta melakukan studi dokumentasi. Data hasil penelitian ini kemudian peneliti analisis dengan metode analisis tematik dan sekaligus diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana alam di DIY telah beralih menuju inklusif dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan lagi sebatas objek, sehingga penyandang disabilitas mampu keluar dari situasi yang rentan pada saat terjadi bencana. Secara garis besar, enam prinsip yang menurut CBM (2013) harus dilakukan dalam mengupayakan inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam telah dipenuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Partisipasi penyandang disabilitas telah dioptimalkan di provinsi ini, tentunya dengan dukungan aksesibilitas yang mumpuni. Prosedur serta pola bantuan bencana alam juga telah aksesibel bagi penyandang disabilitas, begitu pula dengan strategi pencegahan diskriminasi dalam mengaksesnya juga telah diupayakan. Akan tetapi, pengambilan keputusan pada fase pasca darurat dan periode awal rekonstruksi belum sepenuhnya inklusif. Hal tersebut dikarenakan belum utuhnya koordinasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kekurangan yang masih tersisa dan bersifat eksklusi dapat didobrak melalui advokasi sosial yang dilakukan oleh Difagana, Dinas Sosial, serta Tagana DIY. Difagana juga telah memenuhi lima mandat inklusi yang menurut ASB (2018) yaitu tersedianya data terpilah, utuhnya aksesibilitas serta partisipasi penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas bagi semua pemangku kepentingan, serta prioritas perlindungan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi sosial dapat menjadi pelengkap bagi enam prinsip CBM (2013) agar inklusi yang tercipta semakin utuh. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa Difagana dapat menjadi contoh bagi pembentukan kebijakan pengurangan risiko bencana alam yang inklusif bagi penyandang disablitas di wilayah lain.
Indonesia is a country without a single region with a low natural disaster risk index, so it has a lot of homework to do to reduce the risk of natural disasters. However, natural disaster risk reduction policies in Indonesia are still hampered by the lack of involvement of persons with disabilities. Persons with disabilities are vulnerable group in disaster situations because they have physical barriers to their bodies; sensory; mental; and intellectual, making it more difficult for them to save themselves and also to recover after a disaster occurs. Therefore, currently, the transition from reducing the risk of natural disasters to be inclusive for persons with disabilities is a critical situation to realize to support holistic social development. The Special Region of Yogyakarta (DIY) as one of the regions with various disaster threats and the history of major disasters, through the Social Service, initiated Difabel Siaga Bencana (Difagana). Difagana is the first inclusive-based disaster management pioneer in Indonesia. Therefore, in this research, researcher have desire to understand the social inclussion of persons with disabilities in natural disaster risk reduction policies in DIY by analyzing Difagana’s inclusivity.
This research is qualitative research with a case study design. The informants for this research were determined purposively and obtained using snowball sampling which the resulted in six informants. The informants in this research are persons with disabilities who are members of Difagana, the Social Service, Tagana, and the Regional Disaster Management Agency (BPBD DIY). Data collection was carried out using in-depth interviews directly from April to June 2023 and was completed using observations of Difagana’s activities and documentation studies. Researcher then analyzed the data from the research using the thematic analysis method and at the same time tested its validity using source triangulation.
The result of this research disclose that natural disaster risk reduction policies in DIY have shifted towards being inclusive by placing persons with disabilities as subjects, no longer just objects, so that persons with disabilities can get out of vulnerable situations when a disaster occurs. In general, the six principles that according to CBM (2013) must be implemented in seeking social inclusion of persons with disabilities in natural disaster risk reduction policies have been fulfilled in the Special Region of Yogyakarta. Participation of persons with disabilities has been optimized in this province, of course with adequate accessibility support. Procedures and designs for natural disaster assistance have also been made accessible for persons with disabilities, as well as strategies to prevent discrimination in accessing them have also been attempted. Hoewever, decision making in the post-emergency phase and initial reconstruction period has not been fully inclusive. This is due to incomplete coordination and collaboration between stakeholders. The remaining deficiencies that are exclusionary can be broken down through social advocacy carried out by Difagana, The Social Service, and Tagana DIY. Difagana also has fulfilled the five inclusion mandates according to ASB (2018), namely the availability of disaggregated data, capacity building for all stakeholders, and priority protection for persons with disabilities. This research shows that social advocacy can be a complement to the six principles of CBM (2013) so that the inclusion created is more complete. Apart from that, this research also confirms that Difagana can be an example for establishing inclusion natural disaster risk reduction policies for persons with disabilities in other regions.
Kata Kunci : Inklusi Sosial, Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas, Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Alam Inklusif, Pengurangan Risiko Bencana Alam Inklusif/ocial Inclusion, Social Inclusion of Persons with Disabilities, Inclusive Natural Disaster Risk Reduction P
