Relevansi Penerapan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Notaris Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pemberitahuan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang)

MUHAMMAD ARIF, Dr. Irine Handika, S.H., LL.M

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian hukum ini adalah, pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan e-tax system terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak notaris Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dan kedua untuk mengetahui relevansi penerapan e-tax system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dengan Asas Efisiensi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri atau isoterik, tetapi juga dilihat sebagai bagian nyata dari sistem sosial yang terkait dengan variabel sosial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: kepatuhan wajib pajak notaris di KPP Pratama Bontang dapat dikatakan patuh dilihat dari dua parameter yakni pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03.2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 maupun parameter kepatuhan menurut Safri Nurmantu serta pada tingkat pertama berdasarkan klasifikasi perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan penerapan e-tax systempada pelaksanaan self assessment system wajib pajak notaris dapat dikatakan sudah relevan dengan asas efisiensi menurut Rosdiana dan Taringan. 

The purpose of this legal research is, first, to determine the effect of the application of the e-tax system on compliance with the submission of notarial income tax notices at the Bontang Primary Tax Service Office and second, to determine the relevance of the application of the e-tax system at the Bontang Primary Tax Service Office to the Principle of Efficiency.

This research uses a socio-legal approach. The use of this method is intended to understand the relationship and interrelationship between legal aspects and the realities that exist in society. In the context of this research, law is not only seen as a normative entity that stands alone or isoteric, but also seen as a real part of the social system that is related to other social variables.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: compliance of notary taxpayers at KPP Pratama Bontang can be said to be compliant seen from two parameters, namely article 3 of the Minister of Finance Regulation Number 209 / PMK.03.2021 concerning the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation Number 39 / PMK.03 / 2018 and compliance parameters according to Safri Nurmantu and at the first level based on the classification of taxpayer compliance behavior based on the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the application of the e-tax system in the implementation of the self-assessment system for notary taxpayers can be said to be relevant to the principle of efficiency according to Rosdiana and Taringan.

Kata Kunci : Kepatuhan, E-Tax System, Notaris