IMPLEMENTASI PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN TIMOR-LESTE: TINJAUAN FILSAFAT POLITIK TRIAS POLITICA MONTESQUIEU

Norberto Gusmão, Dr. Misnal Munir, M.Hum

2023 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif implementasi pemisahan kekuasaan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan demokratis dengan menggunakan pisau analisis filsafat politik trias politica. Kedua, menilai konsistensi pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan memastikan kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan  satu individu atau kelompok. Untuk mencegah penyalahgunaan dan pemusatan kekuasaan, ketiga cabang pemerintahan tersebut harus dipisahkan menurut fungsi, tugas, lembaga, dan orang yang memimpinnya.
Penelitian dilakukan dengan memadukan pendekatan kualitatif dan filosofis, meliputi metode deskriptif analitis dan penelitian kepustakaan. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner berdasarkan filsafat politik, penelitian konstitusional, dan analisis fakta sejarah untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap kepatuhan pemerintah Timor-Leste terhadap prinsip trias politica dalam membangun demokrasi pluralistik.
Timor-Leste merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara yang baru merdeka pada tahun 2002. Karena bentuk pemerintahan Timor-Leste adalah republik demokratik, maka praktek trias politica sebagai kerangka dasar pemerintahan harus bekerja dengan baik dalam mengekang dan mencegah penyalahgunaan dan pemusatan kekuasaan. Namun, sistem semi-presidensial seringkali menghambat implementasi trias politica. Di sisi lain, terdapat paternalisme politik triumvirat, dengan campur tangan penguasa informal, dan pemimpin partai, yang sangat menghambat pelaksanaan trias politica dan demokrasi pluralistiK. Beberapa dari kelompok ini masih mengontrol dan mengendalikan seluruh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan revolusi radikal terhadap konstitusi, hukum, sistem politik, dan sistem pemerintahan. Kemudian, revolusi mental dan intelektual untuk menghilangkan budaya yang mengagung-agungkan pejuang kemerdekaan. Untuk menghidupkan kembali konsensus nasional dan hati nurani jati diri, maka semua masyarakat Timor-Leste perlu membangun patriotisme konstitusional.

The purpose of this study is to critically and comprehensively analyze the implementation of the separation of powers in building a more just, transparent, accountable, and democratic system of government using the analytical knife of political philosophy trias politica. Second, to assess the consistency of the separation of legislative, executive, and judicial powers by ensuring that power is not concentrated in the hands of one individual or group. To prevent abuse and concentration of power, the three branches of government must be separated according to their functions, duties, institutions, and the people who lead them.
The research was conducted by combining qualitative and philosophical approaches, including descriptive-analytical methods and literature research. It then uses an interdisciplinary approach based on political philosophy, constitutional research, and analysis of historical facts to provide a comprehensive review of the Timor-Leste government's adherence to the principle of trias politica in building a pluralistic democracy.
Timor-Leste is a country located in Southeast Asia that became independent in 2002. As Timor-Leste's form of government is a democratic republic, the practice of trias politica as the basic framework of government should work well in curbing and preventing the abuse and concentration of power. However, the semi-presidential system often hinders the implementation of the trias politica. On the other hand, there is triumvirate political paternalism, with the interference of informal rulers, and party leaders, which greatly hinders the implementation of the trias politica and pluralistic democracy. Some of these groups still control and control all government policies. Therefore, the researcher concludes that a radical revolution of the constitution, law, political system, and government system is needed. Then, a mental and intellectual revolution to eliminate the culture that glorifies freedom fighters. To revive national consensus and conscience, all Timorese people need to build constitutional patriotism.

Kata Kunci : Filsafat Politik, Trias Politica, Sistem Pemerintahan Timor-Leste, Paternalisme Politik Triumvirat, Patriotisme Konstitusional