Pelaksanaan kewajiban pemasokan minyak dan / atau gas bumi berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 pada PT. Caltex Pasific Indonesia Propinsi Riau di Pekanbaru

YETTI, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian mengenai Pelaksanaan Kewajinan pemasokan Minyak dan/atau Gas Bumi Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 pada PT Caltex Pacific Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru. Permasalahan yang diteliti yakni bagaimana pelaksanaan kewajiban Penelitian ini mengenai Pelaksanaan Kewajiban Pemasokan Minyak dan /atau Gas bumi berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001, kendala/hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kewajiban tersebut serta bagaimana cara penanggulangan hambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung di dalam melengkapi data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah purpose sampling untuk menentukan anggota sampel. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT CPI semenjak ditanda tangani nya kontrak kerjasama Bulan Agustus 1971 menyerahkan hasil produksi 60 %kepada Negara dan 40 % untuk luar negeri yakni PT Chevr on dan Texaco dan semenjak diperbaharuinya perjanjian tahun 1995 menjadi 88 % untuk Negara dan 12 % untuk luar negeri. Hal- hal yang menghambat pelaksanaan kewajiban adalah: Masyarakat Riau tidak puas dengan pembagian hasil minyak bumi untuk daerah, sehingga terjadi unjuk rasa, peraturan induk berbeda dengan peraturan dalam negeri, peraturan tidak disertai dengan peraturan pelaksana, perkembangan teknologi tidak seimbang dengan perkembangan peraturan dan teknologi kerja Indonesia, hubungan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat kurang harmonis. Kendala ini ditanggulangi dengan: mengadakan forum dialog, melaksanakan studi banding, penafsiran peraturan, mensosialisasikan peraturan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia

The research on the implementation of oil/or natural gas suplly obligation based on the constitution no. 22 of the year 2001 in Caltex Pacific Indonesia Company of Riau Province in Pekanbaru. The problems of the research are how the obligation of oil and natural gas suplly based on the constitution no. 22 of the year 2001 is implemented, problems faced in the implementation of the obligation, and how to solve those problems. The research relies on a library research in obtaining the secondary data and a field research for the primary data as support the secondary ones. It uses a purpose sampling method to take the sample, and the analysis the data qualitatively. The research results show CPI Company gave 60 % of its products to the state and 40 %to the foreign country, e.g. Chevron and Texaco since the signature of cooperation contrac in August 1971. But, since the revising of the contract in 1995, CPI Company has given 88 % of its products for the state and 12 % for the foreign country. Problems faced in the implementation of the obligation are : Riau people are not satisfied with the share of oil product for their region wich leads to demonsration; the differences between main regulation, and state regulation, the inbalance between teknological advance and regulation development and Indonesian workers technology, the relationships among companies, and disharmony between the Government and society. The problem can be solved by conducting dialogue forum, comparative studi, and regulation interpreting also socializing the regulation by giving training to Indonesia Workers

Kata Kunci : Hukum Kegiatan Usaha,Pemasokan Minyak PT Caltex Pasific,UU No22 Tahun 2001, Supply Obligation, Oil and Natural Gas, The constitution No. 22 Year 2001