Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

SUASONO, Edy, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Kabakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat merupakan suatu fenomena yang terjadi setiap tahun, baik dalam sekala besar maupun kecil. Kebakaran tersebut hampir melanda seluruh kabupaten yang ada. Dampak kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik ekonomi, sosial maupun ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan tetapi belum maksimal. Pelaksanaan pencegahan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis serta kontinu. Upaya pemadaman belum bisa menjangkau seluruh lokasi kebakaran karena berbagai kendala di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah faktor Kebijakan Pemerintah Daerah yang menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan ancaman yang serius sehingga tidak menjadi agenda pokok dalam Pembangunan Daerah. Kelembagaan dan koordinasi serta penegakan hukum lemah, sarana dan prasarana tidak memadai, kondisi sosial ekonomi masyarakat memprihatinkan, dan kondisi geografis kurang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Pemerintah kurang memberikan kesempatan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu, Pemerintah belum memberikan fasilitas yang memadai kepada lembaga-lembaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang telah dibentuk dalam masyarakat

Forest and plantation fires, of both small and big scale, are regular phenomena in West Kalimantan. Fires happen in all regencies, and cause damages and loses to the economy, social, and ecology. This research aims to study the implementation of the government policies, the factors affecting the implementation, and people`s participation in forest and plantation fire prevention and mitigation measures. The research results show that the implementation of forest and plantation fire prevention and mitigation has been carried out, but not in its maximum capacity. The extention and socialization programs for fire prevention and mitigation are not well-planned, integrated, systematic and continuous. Meanwhile, fire control is not able to reach all fire locations due to problems in the field. The research identified several factors affecting the implementation of forest and plantation fire prevention and mitigation, which include the Regional government policy that considers forest and plantation fires not as serious threats, not making them top priority of agenda in the regional development. Institution and coordination, as well as law enforcement are poor. In addition, the facility and infrastructure are inadequate, the socialeconomic condition of the society is poor, and the geographical condition is also not supportive to the forest and plantation fire prevention and mitigation measures. The people`s participation in the forest and plantation fire prevention and mitigation is low. The government does not give the people enough opportunity for, and access to the formulation of policy, especially the one that relates to fire prevention and mitigation. In addition, the government has not provided adequate facilities to the institutions which are supposed to be responsible for forest and plantation fire prevention and mitigation.

Kata Kunci : Hukum,Kebijakan Pemerintah,Kebakaran Hutan, government policy, prevention and mitigation, forest and plantation fires