Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi dengan debt to equity swap yang mengakibatkan pengambilalihan perseroan oleh kreditor

HARTANTO, Koko, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas tiga permasalahan yang timbul sehubungan dengan restrukturisasi menggunakan pola debt to equity swap yang mengakibatkan pengambilalihan perseroan oleh kreditor yaitu peranan Jakarta Initiative Task Force dalam membantu menentukan harga yang adil dan wajar untuk pertukaran utang dengan saham, pengaturan pengambilalihan perusahaan terbuka yang timbul karena adanya restrukturisasi utang bentuk debt to equity swap dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui diadakanya transaksi debt to equity swap, dalam hal ini yang mengakibatkan pengambilalihan perseroan oleh kreditor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan meliputi penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan . Titik berat penelitian terletak pada penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui studi dokumen atas bahan – bahan hukum primer, yang meliputi berbagai peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan transaksi debt to equity swap dan akuisisi dan dokumen – dokumen pelengkap lainnya serta bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi belbagai kepustakaan mengenai perusahaan yang telah melakukan restrukturisasi utang dengan bentuk debt to equity swap. Sebagai penunjang, diadakan penelitian lapangan di wilayah Jakarta karena data dan informasi diperoleh dari Bapepam dan Jakarta Initiative Task Force yang berkedudukan di Jakarta. Dari penelitian tersebut diatas diperoleh data yang memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai aspek hukum dari restrukturisasi utang yang memakai pola debt to equity swap dan yang berhubungan pengambilalihan perusahaan oleh kreditor. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut diatas. Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jakarta Initiative Task Force hanya bertugas memediasi dan memfasilitasi debitor dan kreditor dalam menegoisasi penyelesaikan utang-piutang mereka, tidak sampai pada detail-detail seperti memonitor masalah harga apalagi menentukan harga. Pengambilalihan perusahaan terbuka yang timbul dari restrukturisasi utang dengan pola debt to equity swap tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dan tidak wajib pula diikuti dengan penawaran tender, tetapi tetap wajib melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam, dan publik. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui diadakanya transaksi debt to equity swap yang mengakibatkan pengambilalihan perseroan oleh kreditor, pada umumnya telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32 / PM / 2002 ( Peraturan Nomor IX. E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ).

This research was aimed to find answers of the three problems revealed concerning with the restructurization of debt, using the debt conversion pattern be the equity or also called as debt to equity swap, resulting on the takeover of corporation by the creditor, i.e. the role of Jakarta Initiative Task Force in helping the determination of fair price to the exchange of debt with stock, the arrangement of opened-company takeover emerging as the consequence of debt restructurization in the form of debt to equity swap and law protection for the minority stockholder, who did not agree with the existence of debt to equity swap transaction resulting on the takeover of corporation by creditor. This research used normative juridical approach and comprised of research on the literature and held field. The emphasis of the study was on the literature research, which was carried out through document study on primary law materials, comprising of various regulation in relation with the debt to equity swap transaction and the acquisition and supporting documents and secondary law materials, comprising of various literature on the company, which had carried out restructurization of debt in the form of debt to equity swap. As the reference, it was held field research in Jakarta, because the data and the information were obtained from Bapepam and Jakarta Initiative Task Force located in Jakarta. From the above research, the data giving systematic and thorough view about the law aspect of restructurization of debt using the pattern of debt to equity swap and which had relation with company takeover by the creditor. The data was analyzed qualitatively to answer the three questions. Based on the data analysis of the research result, it could be concluded that Jakarta Initiative Task Force was only in charge of mediating and facilitating debtor and creditor in negotiating the fulfillment of their debt, not in detail such as monitoring price, or even determine the price. Opened-company takeover emerging from the debt restructurization using the pattern of debt to equity swap did not need to obtained approval first from RUPS and it was not a must to be followed by the tender offering, but it was still a must to carry out informational openness to the company, which to be taken over, Bapepam, and public. Law protection for the minority stockholder, who did not agree with the existence of debt to equity swap transaction resulting on the takeover of corporation by creditor, generally, had been arranged in the Regulation No. 1 in the year of 1995 about the Perseroan Terbatas and the Act of Bapepam Chief No. Kep-32 / PM / 2002 ( the Act No. IX. E.1 about Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu )

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Restrukturisasi,Debt to Equity Swap, restructurization - debt to equity swap - takeover.