Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelunasan Tunggakan Iuran peserta PBPU Mandiri yang Beralih Segmen Kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu

Adian Fitria, Dr. Dra. Diah Ayu Puspandari, Apt., M.Kes, MBA, AAK

2023 | Tesis | MAGISTER KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Latar Belakang:Dalam rangka menjamin keberlanjutan, status kepesertaan PBPU Mandiri menunggak dapat dialihkan ke segmen kepesertaan yang lain namun tidak menghapus kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran selambatnya 6 bulan setelah beralih. Adanya tren peningkatan peserta dengan tunggakan PBPU Mandiri yang beralih ke segmen lain di Kota Bengkulu terutama ke segmen PBPU Pemda namun belum melakukan pembayaran tunggakan iuran.

 

Metode:Penelitian kualitatif eksploratoris dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu Peserta PBPU Pemda yang memiliki tunggakan iuran PBPU Mandiri, Pemerintah Kota Bengkulu dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam.

 

Hasil:Terdapat 202 jiwa (4?ri 5.362 jiwa) yang telah melakukan pelunasan tunggakan iuran PBPU Mandiri setelah beralih segmen kesepesertaan menjadi PBPU Pemda di Tahun 2022 dengan 1,6% kolektabilitas piutang. Faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan iuran yaitu sikap positif dengan keinginan untuk melunasi, bantuan pendanaan membuat peserta melunasi tunggakan. Selain itu, pengetahuan yang belum baik, pendapatan yang tidak menentu, jumlah tunggakan yang besar, pelaksanaan program UHC PBPU Pemda langsung aktif, penagihan BPJS Kesehatan yang belum optimal, tidak adanya peran Pemerintah Daerah dalam menghimbau dan pemberian sanksi membuat kecenderungan peserta PBPU Pemda tidak melunasi tunggakan iuran mandiri.

 

Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan adanya intervensi berupa sosialisasi dengan melibatkan stakeholder JKN; bekerjasama dengan Pemda, Perusahaan, dan lembaga filantropi dalam bantuan pendanaan; pengembangan mekanisme cicilan dengan besaran cicilan bervariasi dan waktu pembayaran yang fleksibel; pengembangan strategi penagihan khusus kepada PBPU Pemda dengan tunggakan mandiri, menjadikan keikutsertaan program pembayaran bertahap sebagai prasyarat pendaftaran peralihan segmen; pengembangan kebijakan insentif dan sanksi.

Background: To ensure continuity of membership, the independent participants (PBPU Mandiri) in arrears can switch to another membership segment, but this does not remove the obligation to pay arrears within 6 months of switching. In Bengkulu City, there is an increasing trend of independent participants in arrears being switched to other membership segments, particularly to segments registered by the regional government (PBPU Pemda) but have not yet paid their arrears.

 

Methods: Exploratory qualitative research with a case study approach. The subjects research were participants registered by regional government who have arrears of independent contributions, Regional Government of Bengkulu City and BPJS Kesehatan branch of Bengkulu. Data were collected through in-depth interviews.

 

Result: There are 202 people (4% of 5,362 people) who have paid off the arrears of independent contributions after switching the membership segment to participants registered by the regional government in 2022 with 1.6 % receivables collectability. Factors influencing the repayment of arrears include positive attitudes with a desire to pay and financial support encouraging participants to pay the arrears. In addition, lack of knowledge, income insecurity, high arrears, the implementation of the UHC participants registered by the regional government directly, the arrears were not collected optimally by BPJS Kesehatan, lack of the regional government's appeal for payment of arrears and absence of sanctions cause the participants of regional government tend not to pay the arrears of independent contribution.

 

Conclusion: This study has recommendations as follow: socialization that involve  NHI stakeholders; collaborate with regional governments, companies, and philanthropic organizations in funding assistance; developing an installment mechanism with variable rates and flexible payment terms; developing collection strategies special for participants in arrears who had changed segments, the participation in a gradual payment program as a prerequisite for segment switching registration; developing incentive policies and sanctions.

Kata Kunci : PBPU, Tunggakan, beralih segmen kepesertaan