Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat :: Studi kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara Kawasan Hutan Dieng Kabupaten Wonosobo

TOBIRIN, Dr. Yeremias T. Keban

2003 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Pada saat ini, dikawasan Dieng Kabupaten Wonosobo telah terjadi deteriosasi ekologis, kerusakan tanah, kerusakan sumberdaya hutan, menyusutnya sumbermata air, terjadinya erosi, longsor dan banjir. Di tahun 1999 tercatat kerusakan hutan negara dan lahan kosong mencapai 5.904,90 ha di KPH Kedu Utara dan 5.344,30 di KPH Kedu Selatan. Untuk menanggulangi dampak kerusakan sumberdaya hutan, Perum Perhutani menerapkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang menitikberatkan pada keseimbangan lingkungan dan partisipasi masyarakat desa hutan. Dalam penelitian ini akan menjelaskan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara Kabupaten Wonosobo, agar diketahui faktor-faktor efektivitas pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, penulis mengembangkan kerangka kajian dengan menggunakan pendekatan sistem, ada tiga pokok variabel sistem yaitu variabel input, variabel proses transformasi dan variabel keluaran (out put). Sebagai variabel input meliputi ; a). faktor etika lingkungan, b) Faktor masyarakat desa hutan, c). Faktor pemerintahan yang baik, d). Faktor desentralisasi, e) Faktor partisipasi. Sedangkan variabel proses transormasi meliputi : a) Sosialisasi dan mekanisme perijinan, b) kontrol publik, kemudian sebagai variabel keluaran meliputi : a) keberlanjutan lingkungan, b) Keberlanjutan Ekonomi, c). Keberlanjutan sosial budaya. Hasil analisis data dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, dapat dikemukakan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan Dieng belum efektif dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Hal ini ditunjukkan dengan hal sebagai berikut : 1) Terjadinya tingkat kerusakan sumberdaya hutan yang parah, 2). Adanya Orientasi ekonomi jangka pendek dalam pengelolaan sumberdaya hutan, 3). Masyarakat desa hutan kurang dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, 4). Tidak adanya pemerintahan yang baik, Perum Perhutani KPH Kedu Utara maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan kurang responsif, transparan dan tidak akuntabel 5). Desentralisasi tidak berjalan, menimbulkan perebutan wewenang antara Pemda dan Perum Perhutani. Berdasarkan hasil penelitian, maka efektifitas pengelolaan sumberdaya hutan lestari yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial budaya diusulkan rekomendasi sebagai berikut : 1) Pentingnya penanaman nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan pada mayarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, 2). Perlunya diversifikasi usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap usaha pertanian yang merusak lingkungan, 3).Pentingnya pemetaan kawasan sumberdaya hutan untuk menghindari perebutan wewenang, 4) Diperlukan peninjauan kembali kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan, 5). Diaktifkannya lembaga kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan, 6). Adanya batasan yuridiksi, aturan main, dan aturan perwakilan.

Currently, Dieng Area’s Forest Condition in Wonosobo regency the ecologic deterioration, land damage, forestry resource damage, water spring, occurrence of erosion, landslide, and flood. In 1999 forest damage and landslide reached 5,904,90 hectares in North Kedu’s Forestry Administration Unit and 5,344,30 hectares in South Kedu’s Forestry. To cope with such an impact of forestry resource damage General Forestry Company in cooperation with people in the place has applied a forestry resource management policy which stresses on balancing environment and giving priority to participation of forestry village’s people. Its implementation is authority struggle between General Forestry Company and Regional Government of Wonosobo Regency takes place. Based on this reason issues and factors influencing on the forestry resource management in North Kedu’s Forestry Administration Unit are compulsorily identified. This research is intended to describe and identify factors influencing on the forestry resource management and it is hoped that this research can give a positive contribution in public management study. The research employed qualitative descriptive method, location of the research is in North Kedu’s Forestry Administration Unit with the research’s targets, General Forestry Company, Assembly of Regional Level’s Commission B, Forestry and Plantation Office, NGO, Social Institution of Forestry Village. Respondent sampling technique utilizes key informant. Qualitative data analysis method is utilized through processes of collecting, analysing, interpreting, and drawing a conclusion. Result of the research shows that (1) authority struggle between regional government and General Forestry Company occurs in forestry resource management in Dieng’s forestry area and consequently two management models, Joint Social Forestry Management and Society-based Forestry Management are developed based on Regional Regulation No. 22/2001. The two management models contain the same meanings, materializing forest conservation and people’s welfare. (2) General Forestry Company is still dominant in involving people and on the other hands Forestry and Plantation Office is less responsive in managing the state’s forest;; (3) people of Wonosobo regency live on the forestry resource; (4) forestry resource management is influenced by forestry village people’s participation and public control’s levels of accountability, transparency, and responsibility. The occurrence of environment degradation in Dieng’s forestry area is caused by lack of a comprehensive policy, weakness of public supervision, lowness of human resource capacity in forestry, lack of institutional unity and a clear regulation in forest management. To cope with these matters there are necessary stages, viz. (1) a joint agreement of multi-stakeholders to discover an accurate alternative solution, (2) mapping the forestry area, (3) it is necessary to have an institution which has a commitment in forestry resource management and actually public supervision and participation in forest management are needed. Through above approaches a collaborative management will be materialized and has a norm, a regulation, and law assurance as well as gives priority to local people.

Kata Kunci : Sumberdaya Hutan, Pengelolaan, Peran Masyarakat