Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa; Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta

Eduardo Kayona, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini memiliki tujuan akhir untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif yang ditunjang dengan data-data empiris yang diperoleh dari pendapat responden melalui mekanisme wawancara. Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini secara komprehensif.

 

Hasil Penelitian yang Penulis temukan ialah, pertama, pengaturan dalam hukum positif di Indonesia mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum diatur secara komprehensif. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya korupsi dalam empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan tanah kas desa dalam berbagai bentuk. Kedua, akibat peraturan yang tidak diatur secara komprehensif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menemui persoalan pada segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga masih menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan tanah kas desa. 

This Legal writing has the goal of knowing and analyzing the implementation of law enforcement in corruption cases related to land acquisition for the public interest using village treasury land in Yogyakarta area.

 

The research in this Legal Writing is included in the type of normative research supported by empirical data obtained from respondents’ opinions through an interview mechanism. The analysis of this research is carried out qualitatively by describing descriptively arranged systematically so as to facilitate the readers in understanding the substance of this research comprehensively.

 

The result of the research that the Author finds are, first, the regulation in positive law in Indonesia regarding land acquisition for the public interest using village treasury land in Yogyakarta is still not comprehensively regulated. This creates the potential for corruption in the four stages of land acquisition for publice purpose using village treasury land in various form. Second, as a result of regulations that are not comprehensively regulated in law enforcement against criminal acts of corruption, there are still obstacles in terms of legal substance, legal structure, and legal culture so that it still creates a loop hole for criminal acts of corruption in land acquisition for the public interest using village treasury land.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Tanah Kas Desa