Faktor - faktor penentu peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Faiz Zamzami, Prof. Eko Suwardi, M. Sc., CA., Fuad Rakhman, PhD., M. Sc., CA., Suyanto, Ph.D., MBA., Ak., CA

2024 | Disertasi | S3 Ilmu Akuntansi

Globalisasi ekonomi mendorong harmonisasi pada sektor publik via pengembangan the International Public Sector Accounting standards. Meskipun demikian, masih banyak resistensi dengan beberapa negara yang bertahan menurut spesifikasi nasional. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama pada negara - negara berkembang. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia ketiga telah berevolusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dimulai tahun 2002 dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual . Sementara itu pada tahun 2010 Indonesia melakukan transisi menuju akuntansi akrual secara penuh. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan opini wajar tanpa pengecualian secara signifikan yang diterima pemerintah daerah dalam rentang 2015 - 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor kesuksesan pemerintah daerah  dalam usaha meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Secara khusus, studi ini menyoroti permasalahan kesatuan eksekutif dan legislatif, temuan audit dan tindaklanjut rekomendasi audit, ketepatan alokasi belanja modal. dan pemanfaatan sistem informasi daerah.  Studi ini mengangkat sudut pandang teori institusional yaitu institusional isomorfisma dan institusional entrepreneur untuk pemecahan masalah tersebut.

Data yang ditetapkan sebesar 376 observasi atau sekitar 73,15?ri total kabupaten/kota yang ada di Indonesia pada tahun 2015—2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data sekunder dengan penggunaan data panel dan teknik analisis data  dengan penggunaan regresi logistik.

Hasil penelitian menemukan bahwa kesatuan eksekutif—legislatif, tindak lanjut rekomendasi audit, rasio kemandirian daerah, belanja modal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, jumlah temuan audit berpengaruh negatif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Literatur mengenai hubungan legislatif dan eksekutif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang terbatas menjadikan penelitian ini memberikan pencerahan mengenai hubungan kesatuan eksekutif—legislatif dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini secara khusus mengamati perubahan naik atau turunnya kualitas laporan keuangan, sehingga menambah kajian literatur yang terbatas pada bidang sektor publik. Dengan pengambilan momentum pelaksanaan otonomi daerah, penelitian ini memberikan kontribusi—terutama untuk negara berkembang—dalam pengambilan kebijakan strategis tentang kesatuan eksekutif—legislatif, belanja modal, rasio kemandirian daerah, temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjelasan kepada pemangku kepentingan.

Economic globalization encourages harmonization in the public sector by developing international Public Sector Accounting Standards. Despite this, there is still much resistance, with some countries persisting according to national specifications. This condition impacts the quality of government financial reports, especially in developing countries. Indonesia, as the largest democratic country in the third world, has evolved to improve the quality of financial reports, starting in 2002, by implementing a cash-based accounting system for accruals. Meanwhile, in 2010, Indonesia made a transition to full accrual accounting. This condition impacted the significant increase in unqualified opinions received by local governments in 2015-2019.

This research aims to investigate the success factors of regional governments in efforts to improve the quality of financial reports in regional governments in Indonesia. In particular, this study highlights the problems of executive-legislative unity, audit findings and follow-up to audit recommendations, the accuracy of capital expenditure allocation, and the use of regional management information systems. This study raises the perspective of institutional theory, namely institutional isomorphism and institutional entrepreneurship, to solve this problem.

The data set is 376 observations, or around 73.15% of Indonesia's total districts/cities in 2015-2019. This research uses a quantitative secondary data approach using panel data and data analysis techniques using logistic regression.

The research results found that executive-legislative unity, follow-up to audit recommendations, regional independence ratio, capital expenditure, and use of information technology positively improved the quality of regional government financial reports. However, the number of audit findings negatively affects the quality of local government financial reports.

There is limited literature regarding the relationship between the legislature and the executive to improve the quality of financial reports, making this research provide enlightenment regarding the relationship between the executive-legislative unit and the quality of financial reports. This research observes explicit changes in the quality of financial reports, increasing or decreasing, thereby adding to the limited literature reviewed in the public sector. By taking momentum in the implementation of regional autonomy, this research contributes—especially for developing countries—to strategic policy-making regarding executive-legislative unity, capital expenditure, regional independence ratios, audit findings, and follow-up to audit recommendations, as well as the use of information technology to maintain and improve the quality of financial reports as a form of accountability to stakeholders.

Kata Kunci : audit, kesatuan eksekutif dan legislatif, kualitas, laporan keuangan, pemerintah daerah