Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Pada Penegasan Batas Wilayah di Kabupaten Keerom

Hendra Fernando Bless, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si

2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Tujuan dari penelitian ini hendak menjelaskan tentang peran dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada penegasan Batas Wilayah di Kabupaten Keerom. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang mana pada tahapan ini peneliti ingin menemukan tingkat keberdayaan organisasi dan bagaimana pembentukan keberdayaan dari organisasi. Hasil dari penelitian ini bahwa di Kabupaten Keerom terdapat LMA yang bertugas untuk menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang terkait dengan hukum adat dan tradisi dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LMA juga diberikan kewajiban untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan. Salah satu objek kewajiban dari LMA ialah membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, termaksud penegasan batas wilayah administrasi yang selalu menimbulkan permasalahan secara terus - menerus. Kesimpulan penelitian ini dapat menjelaskan sejauh mana tingkat keberdayaan LMA pada penegasan batas wilayah. Terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi LMA dalam proses penegasan batas wilayah seperti, kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan atau kompentensi, letak dan jarak antar kampung yang begitu jauh serta terdapat dua organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi yang sama dalam satu daerah menjadi faktor penghambat. Sejauh ini belum ada keterlibatan dari LMA bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan penegasan batas wilayah di Kabupaten Keerom. 

The purpose of this research is to explain the role of the Indigenous People's Organization (LMA) in confirming the boundaries in Keerom Regency. The type of research used is Qualitative using a descriptive analysis approach, which at this stage the researcher wants to find the level of organizational empowerment and how the formation of organizational empowerment. The result of this research is that in Keerom Regency there is an LMA which is tasked with being a channel for community aspirations to the government and finding solutions to various problems related to customary law and traditions in the community. In carrying out its duties and functions, the LMA is also given the obligation to assist the smooth running of government administration, implementation and community development. One of the objects of the LMA's obligation is to assist the government to resolve various conflicts that occur, including the affirmation of administrative boundaries that always cause problems continuously. The conclusion of this research can explain the extent of the LMA's level of empowerment in boundary demarcation. There are several problems faced by the LMA in the process of confirming boundaries, such as the lack of human resources who have the ability or competence, the location and distance between villages that are so far away and there are two organizations that carry out the same duties and functions in one area. So far there has been no involvement from the LMA with the local government to complete the boundary demarcation in Keerom District.

Kata Kunci : Pemberdayaan, LMA, Penegasan Batas Wilayah