Aksi Inovasi Perlindungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Soaial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta

Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, Dr. Hakimul Ikhwan, M.A. ; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A.

2023 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih mengalami kerentanan meskipun telah memiliki lembaga dan program kerja untuk dapat melakukan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak memang memiliki kehendak bebas sesuai dengan agensi anak, namun disamping itu perilaku kejahatan yang dilakukan anak tidak terlepas dari peran keluarga serta lingkungan sekitarnya. Disinilah kemudian anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kerentanan, pertama karena keterbatasan sumberdaya akibat usia dan penghambatan perkembangan karena statusnya. Oleh karena itu peneliti kemudian ingin mengetahui dan menganalisis mengenai masalah hak sosial serta keberadaan aksi inovasi perlindungan yang telah ada. Penelitian dilakukan dengan studi kasus di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan mengenai kondisi sosial ekonomi, karakteristik anak , dan intensitas lonjakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kedua wilayah tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi pada pada 17 instansi dengan 31 informan. Penelitian dilakukan selama bulan Mei 2023 – Agustus 2023. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa masalah sosial yang ada pada anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari adanya kapasitas dan kualitas regulasi kelembagaan serta legitimasi di masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum masih ditangani dengan sendiri-sendiri oleh salahsatu UPT dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibawah Dinas atau Kementerian Sosial. Kurangnya Integrasi kelembagaan ini menyebabkan tidak semua bentuk perlindungan dalam proses pembinaan dapat diakses oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Masalah teknis seperti pendidikan, kesehatan psikis, serta keamanan juga masih hadir dalam proses pembinaan. Aksi Inovasi telah dimunculkan baik di tingkat nasional, daerah, maupun UPT dan bersifat regulatif, kelembagaan, maupun perilaku untuk dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak secara lebih baik. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada 10 inovasi yakni Diversi, ATENSI, SPPA, SMILE, SIMONAS, PELITA, PESONA, AJI KOPI, Kunjungan Setiap Hari, dan Pembinaan Berbasis Keagamaan. Kesepuluh inovasi ini bergerak baik dalam membantu program pembinaan pidana, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Secara nilai tujuan inovasi-inovasi ini telah menjunjung kepentingan terbaik bagi anak. Namun peneliti memberikan saran untuk melakukan sinkronisasi antara inovasi dan masalah sosial yang ada pada anak yang berhadapan dengan hukum serta kolaborasi integrasi program inovasi perlindungan.

Children in conflict with the law in Indonesia still experience vulnerability even though they have institutions and work programs to be able to protect children in conflict with the law. Children do have free will by the child's agency, but apart from that, criminal behaviour committed by children cannot be separated from the role of the family and the surrounding environment. Children in conflict with the law experience vulnerability, firstly because of limited resources due to age and hampered development due to their status. Therefore, researchers then want to know and analyze social rights issues and the existence of existing protective innovation actions. The research was conducted using case studies in DKI Jakarta and DI Yogyakarta with various considerations regarding socio-economic conditions, children's characteristics, and the intensity of cases of children in conflict with the law in these two areas. This research method is descriptive qualitative. Data was collected by interviews, observation and documentation at 17 agencies with 31 informants. The research was conducted during May 2023 – August 2023. The results of the research show that the social problems that exist among children in conflict with the law originate from the availability of capacity and quality of institutional regulations as well as legitimacy in society. Children who conflict with the law are still handled personally by one of the UPTs under the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Department or Ministry of Social Affairs. This lack of institutional integration means that not all forms of protection in the training process can be accessed by children in conflict with the law. Technical issues such as education, psychological health and security are still present in the training process. Innovation Actions have emerged at the national, regional and UPT levels and are regulatory, institutional and behavioural to help children in conflict with the law obtain better rights. In this research, researchers focused on ten innovations, namely Diversion, ATENSI, SPPA, SMILE, SIMONAS, PELITA, PESONA, AJI KOPI, Daily Visits, and Religious Based Development. These ten innovations work well in helping criminal protection programs, social rehabilitation and social reintegration. In terms of value, these innovations aim to uphold the best interests of children. However, researchers provide suggestions for synchronizing innovation and social problems that exist among children in conflict with the law, as well as collaborating on the integration of innovation protection programs. 

Kata Kunci : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aksi Inovasi Perlindungan, Hak Sosial / Children in conflict with the law, protection innovation actions, social rights