Diskursus Perubahan Mekanisme Kontrol Upaya Paksa dari Praperadilan Menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Indra Hafit Zahrulswendar, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran yang menjadi latar belakang perubahan mekanisme kontrol upaya paksa dari praperadilan menjadi hakim pemeriksa pendahuluan. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis prospek bekerjanya hakim pemeriksa pendahuluan. Kemudian menganalisis dan merumuskan pengaturan mekanisme kontrol upaya paksa di masa mendatang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilaksankan dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian. Data dianalisis dengan pendekatan konseptual serta kesimpulan ditarik dengan logika berpikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan mekanisme kontrol upaya paksa didasari pada adanya upaya memberikan jaminan perlindungan HAM yang lebih baik bagi tersangka dan terdakwa dengan menciptakan sistem peradilan pidana dengan mekanisme kontrol upaya paksa yang lebih baik. Selain daripada itu, ketidakefektifan bekerjanya praperadilan dengan beberapa kelemahan utama serta ratifikasi beberapa instrumen hukum internasional juga menjadi alasan perubahan mekanisme kontrol upaya paksa. Prospek bekerjanya hakim pemeriksa pendahuluan masih sangat sulit untuk diterapkan karena tidak hanya belum bisa menjawab seluruh persoalan praperadilan tetapi juga menciptakan permasalahan baru. Mekanisme kontrol upaya paksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang memerlukan beberapa penambahan konsep pengaturan untuk diadopsi yang tidak hanya bisa menyelesaikan permasalahan praperadilan saat ini tetapi juga dapat mengefektifkan upaya penegakan hukum.

This study aims to find out and analise the rationale behind the change in the coercive control mechanism from pretrial to preliminary examining judge. The next step is to find out and analise the working prospects of the preliminary examining judge. Then analise and formulate arrangements for control mechanisms for the future coercive measures.

This research includes the type normative research with the nature of descriptive research. Research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research was carried out from the preparation, and implementation, up to completion stage. The data were analyzed using historical, comparative, and conceptual approaches. Conclusions were drawn using deductive logical thinking.

The conclusion of this research is that the change in coercive measures control mechanisms is based on efforts to provide better human rights protection for suspects and defendants by creating a criminal justice system with a better coercive measures control mechanism. Apart from that, the ineffectiveness of pretrial work with several major weaknesses and the ratification of several international legal instruments are also reasons for changing the coercive measures control mechanism. The prospect of the work of preliminary examining judges is still very difficult to implement because not only have they not been able to answer all pretrial issues but also created new problems. Mechanisms for coercive measures control in the Indonesian criminal justice system in the future require several additional regulatory concepts to be adopted which can not only resolve current pretrial problems but can also streamline law enforcement efforts.

Kata Kunci : Sistem peradilan pidana, upaya paksa, praperadilan, hakim pemeriksa pendahuluan