Implementasi Kebijakan Kepmensos Nomor 221/HUK/2022 Tentang Sentra Layanan Sosial (Studi Kasus pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta)

Dinar Nevanti, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2023 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja implementasi kebijakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial yang berkaitan dengan perubahan paradigma pelayanan kesejahteraan sosial. Naskah ini dianalisis berdasarkan kondisi lapangan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan berdasarkan indikator kinerja implementasi kebijakan Ripley (1985) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012), serta mengeksplorasi variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta dengan fokus analisis pada layanan pemberdayaan sosial melalui Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dengan target penerima manfaat sebesar 1407 orang yang berasal dari basis data berdikari dan mandatori. Penelitian ini mencoba menerapkan faktor implementasi kebijakan Grindle (1980) yang mencakup dua variable besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi dengan masing-masing indikator yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud menyumbang literature penelitian dengan menguji lebih dalam terkait konteks lokal implementasi kebijakan dengan mengaopsi teori Lalani (2023) yang belum banyak diidentifikasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari wawancara, kajian literatur, dan observasi. Informan dalam penelitian ini mencakup elemen Biro Hukum Kementerian Sosial; Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi; Kepala BBPPKS Yogyakarta; koordinator tim kerja; dan implementor sentra layanan sosial. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa kinerja implementasi kebijakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial telah memenuhi indikator akses, cakupan, frekuensi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan indikator bias, ketepatan layanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Implementasi program ini dipengaruhi oleh dua variable, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penelitian ini juga memberikan gambaran atas konteks lokal yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan, meliputi a) kapasitas dan kemampuan organisasi untuk mendukung pengumpulan, analisis, dan sintesis data; b) penyebaran informasi yang dihasilkan; (c) budaya pembelajaran dan persepsi mengenai tujuan dalam organisasi; dan (d) sejauh mana keterlibatan dalam pendekatan pembelajaran lintas organisasi.

This research aims to determine the performance achievements in implementing the policy of the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 221/HUK/2022 concerning Social Service Centers related to changes in the paradigm of social welfare services. This text is analyzed based on field conditions to assess the performance of policy implementation based on policy implementation performance indicators Ripley (1985) in Purwanto and Sulistyastuti (2012), as well as exploring variables that influence policy implementation at the Center for Social Welfare Education and Training (BBPPKS) Yogyakarta with a focus of analysis on social empowerment services through the Training Program Community Empowerment with a target beneficiary of 1407 people originating from the independent and mandatory database. This research tries to apply Grindle's (1980) policy implementation factors which include two large variables, namely content of policy and context of implementation with each indicator contained. Furthermore, this research intends to contribute to the research literature by examining more deeply the local context of policy implementation by adopting Lalani's (2023) theory which has not been widely identified. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The data sources obtained in this research came from interviews, literature review, and observation. Informants in this research included elements of the Legal Bureau of the Ministry of Social Affairs; Center for Education, Training and Professional Development; Head of BBPPKS Yogyakarta; work team coordinator; and implementers of social service centers. The results of the research illustrate that the performance of implementing the policy of the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 221/HUK/2022 concerning Social Service Centers has met the indicators of access, coverage, frequency, and accountability. However, program implementation has not fully met the indicators of bias, service delivery and suitability to needs. The implementation of this program is influenced by two variables, namely content of policy and context of implementation. This research also provides an overview of the local context that influences policy implementation, including a) an organization’s capacity and capability to support data collation, analysis and synthesis; b) the dissemination of the resulting information; (c) the learning culture and hence perceptions of purpose of SLS within an organization; and (d) the extent of engagement in cross-organizational learning approaches.

Kata Kunci : policy implementation, implementation performance, public services, social service centers, factor analysis, local context