Tinjauan Fungsi Regulerend dari Cukai Rokok Elektrik dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya di Kabupaten Bogor

Satrio Wahyu Nugroho, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Fungsi regulerend utama yang diharapkan dari pengenaan tarif cukai rokok elektrik adalah pengendalian konsumsi di masyarakat. Dalam penelitian ini, urgensi pengaturan tarif cukai rokok elektrik akan dikaji untuk menemukan alasan-alasan yang dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan mengenai cukai rokok elektrik. Selanjutnya, dampak dari perubahan terbaru peraturan tarif cukai rokok elektrik dalam PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya akan dikaji berdasarkan sudut pandang berbagai pihak yang berkaitan dengan rokok elektrik di Kabupaten Bogor. Dampak yang dilihat dari berbagai sudut pandang akhirnya dihubungkan dengan urgensi awal pembentukan peraturan dengan beberapa teori agar dapat melihat keberhasilan dari fungsi regulerend dalam pengenaan tarif cukai rokok elektrik di Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dari pengenaan tarif cukai rokok elektrik adalah perlunya penanganan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok elektrik dengan cara pengendalian konsumsi di masyarakat. Dampak perubahan terbaru peraturan mengenai tarif cukai rokok elektrik di Kabupaten Bogor dalam hal pengendalian konsumsi masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan rokok elektrik sebagai produk hasil tembakau merupakan barang inelastis yang tidak mudah terpengaruh oleh perubahan harga. Meskipun belum berjalan optimal, tarif cukai rokok elektrik sudah mencapai tujuan lain dari pengenaan cukai seperti peningkatan pendapatan negara, penanganan eksternalitas, dan pemberantasan barang ilegal.

The main regulerend function of e-cigarette excise duties is to control consumption in society. This study examines the urgency of regulating e-cigarette excise duties to identify the reasons used as references in the formulation of relevant regulation. Furthermore, the impact of the latest changes to the e-cigarette excise duty regulations in Minister of Finance Regulation Number 193/PMK.010/2021 concerning Excise Duty for Tobacco Products in the form of E-cigarettes and Other Tobacco Processing Products will be examined from the perspective of various stakeholders related to e-cigarettes in Bogor Regency. The impact seen from various perspectives is finally linked to the initial urgency of the formation of regulations with several theories in order to assess the success of the regulerend function in the imposition of e-cigarette excise duties in Bogor Regency. The results of this study show that the urgency of imposing e-cigarette excise duties is to address the negative impacts caused by e-cigarettes by controlling consumption in society. The impact of the latest changes to the regulations regarding e-cigarette excise duties in Bogor Regency in terms of consumption control is still not optimal. This is because e-cigarettes as tobacco products are inelastic goods that are not easily affected by price changes. Although it is not running optimally, e-cigarette excise duties have already achieved other goals of imposing excise duties such as increasing state revenue, handling externalities, and limitation illegal goods.

Kata Kunci : fungsi regulerend, tarif cukai, rokok elektrik, pengendalian konsumsi.