PELUANG PENERAPAN ARTICLE 3.1, 3.2 DAN 5.7 SPS AGREEMENT SEBAGAI JUSTIFIKASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN PERDAGANGAN BINATANG HIDUP ATAS ADANYA COVID-19 PASCA STATUSNYA SEBAGAI PUBLIC HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN DICABUT OLEH WHO

Rafida Nasywa Winasiska Dienok, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang penerapan Article 3.1 dan 3.2 SPS Agreement sebagai justifikasi pemberlakuan SPS measure terkait COVID-19 berdasarkan ketersediaan international standards, guidelines, or recommendations yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Selain itu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang penerapan Article 5.7 SPS Agreement berdasarkan ketersediaan bukti ilmiah terkait potensi penyebaran COVID-19 melalui binatang hidup pasca dicabutnya status COVID-19 sebagai public health emergency of international concern (PHEIC) oleh WHO.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat peluang untuk menerapkan Article 3.1 maupun 3.2 sebagai justifikasi pemberlakuan pembatasan perdagangan binatang hidup atas adanya COVID-19, dikarenakan tidak terdapat international standard, guideline, or recommendation terkait COVID-19 yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Selain itu, disimpulkan pula bahwa pasca dicabutnya status COVID-19 sebagai PHEIC, Article 5.7 tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi pemberlakuan pembatasan perdagangan binatang hidup atas adanya COVID-19, dikarenakan tidak lagi terdapat insufficient scientific evidence untuk melakukan risk assessment, sebagai syarat suatu measure untuk dapat jatuh dalam ruang lingkup Article 5.7 SPS Agreement. 

This legal research is aimed to identify and analyze the possibility of using Articles 3.1 and 3.2 SPS Agreement as the justification for implementing SPS measures related to COVID-19 according to the availability of international standards, guidelines, or recommendations developed by relevant international organizations. It also aimed to identify and analyze the possibility of using Article 5.7 of the SPS Agreement based on the availability of sufficient scientific evidence regarding the likelihood of the spread of the virus through the importation of live animals after the revocation of COVID-19 status as PHEIC by the WHO.  

The type of research used in this legal research is normative legal approach, so the data obtained through literature study and interview to acquire secondary data namely primary, secondary, and tertiary legal sources. Subsequently, the data acquired in this research were analyzed using qualitative method and presented descriptively.

This legal research concludes that Article 3.1 and 3.2 cannot be used as the justification to implement live animals trade restrictions related to COVID-19 as there is no international standards, guidelines, or recommendations specifically developed by the relevant international organisation. This research also concludes that after the revocation of COVID-19 PHEIC status, Article 5.7 cannot be used as the justification to implement live animals trade restrictions related to COVID-19 because the sufficiency of the scientific evidence as the triggering condition to implement Article 5.7 no longer be deemed insufficient to perform risk assessment.

Kata Kunci : COVID-19, SPS Agreement, Pembatasan Perdagangan Binatang Hidup, Live Animals Trade Restrictions