Pembentukan Keyakinan Hakim Pada Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kerangka Negatief Wettelijk Bewijs Theorie

Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji pembentukan keyakinan hakim pada pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebelum adanya UU TPKS. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji perkembangan alat bukti dalam UU TPKS, serta menganalisis dan mengkaji prospek penerapan dari perkembangan alat bukti dalam UU TPKS disertai kritik dan saran mengenai perkembangan alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinan hakim dalam kerangka negatief wettelijk bewijs theorie.

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya dengan subjek penelitiannya adalah Jaksa, Hakim, Advokat, dan Akademisi. Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini berkesimpulan pada dua poin utama. Pertama, sebelum adanya UU TPKS, para hakim berpedoman pada negatief wettelijk bewijs theorie yang mensyaratkan minimum bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Pembentukan keyakinan hakim tersebut mengalami berbagai kendala namun berhasil teratasi dengan kebijaksanaan hakim atas dasar nilai keadilan untuk melakukan terobosan hukum dalam menilai alat bukti sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim. Kedua, ketentuan tentang alat bukti dalam UU TPKS sebenarnya sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain sebelum UU TPKS dan hanya sebagian lainnya yang merupakan kebaruan dari pengaturan tentang alat bukti dalam UU TPKS. Secara garis besar, diaturnya perkembangan alat bukti dalam UU TPKS ini menyediakan semakin banyaknya pilihan alat bukti sebagai dasar keyakinan hakim sehingga masalah pemenuhan minimum bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dapat teratasi. Dengan demikian, perkembangan alat bukti dalam UU TPKS sejalan dengan negatief wettelijk bewijs theorie.

This research was conducted with 2 (two) objectives. Firstly, to find out and examine the formation of judges' confidence in proving criminal acts of sexual violence before the Law on Crimes of Sexual Violence (TPKS Law) was introduced. Secondly, to find out and examine the development of evidence in the TPKS Law, as well as analyze and examine prospects for implementing it, along with the critics and suggestions regarding the development of this evidence to form the judge's conviction within the negative wettelijk bewijs theory framework.

The type of research used to achieve this goal is a combination of normative legal research and empirical legal research. This research was conducted in the jurisdiction of the Praya District Court with the research subjects are Prosecutors, Judges, Advocates and Academia. This research was also carried out by analyzing several court decisions.

The research is concluded into two main points. The first one is, before the TPKS Law, judges were guided by the negative wettelijk bewijs theory which requires a minimum of evidence and the judge's confidence in convicting a defendant of a crime of sexual violence. The formation of the judge's conviction encountered various obstacles but was successfully overcome by the judge's wisdom based on the value of justice to make a legal breakthrough in assessing evidence as a basis for forming the judge's conviction. The second one, the provisions regarding evidence in the TPKS Law have been partially regulated in various other laws and regulations before the TPKS Law and only some of them are new from the regulations regarding evidence in the TPKS Law. In general, the regulations on the development of evidence in the TPKS Law provide an increasing number of choices of evidence as a basis for judges' conviction so that the problem of fulfilling the minimum evidence in proving criminal acts of sexual violence can be resolved. Thus, the development of evidence in the TPKS Law is in line with the negative wettelijk bewijs theory.

Kata Kunci : Keyakinan Hakim, Pembuktian, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Negatief Wettelijk Bewijs Theorie