Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
kondisi ekonomi politik di suatu wilayah membentuk kebijakan keselamatan dan kesehatan
kerja serta bagaimana imbas kebijakan tersebut bagi dua aktor hubungan
industrial yaitu pengusaha dan pekerja.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah pekerja dan perwakilan pengusaha di empat
perusahaan sektor aneka industri di Kabupaten Wonogiri, perwakilan serikat
pekerja/buruh, pengurus asosiasi pengusaha serta pengawas ketenagakerjaan. Pengumpulan data dilakukan melalui
pengamatan, wawancara dan pencermatan dokumen yang relevan dengan teknik
triangulasi untuk memeriksa keabsahan data.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan
struktural pengusaha dalam perekonomian Kabupaten Wonogiri mempengaruhi
kekuatan asosiasional dalam politik sehingga terbentuk kebijakan K3 yang bias
pengusaha dan melemahkan daya tawar pekerja. Kebijakan ini menguntungkan
pengusaha karena mengurangi risiko hukum, meningkatkan produktivitas
perusahaan, meningkatkan reputasi serta mengurangi biaya kecelakaan kerja.
Merugikan pekerja karena mengurangi perlindungan K3, mengurangi hak – hak
mereka dan menurunkan produktivitas. Dan dari 4 perusahaan yang diteliti,
ditemukan beberapa variasi berupa dorongan pihak lain (buyer) akan pemenuhan standar internasional termasuk
penyelenggaraan K3 yang membuat salah satu perusahaan penerapan K3-nya lebih
baik dibanding yang lain, dan serikat pekerja di salah satu perusahaan tidak
secara otomatis memperbaiki kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja serta
keluarganya, karena tidak tulus dibentuk untuk tujuan tersebut, dan hanya
merupakan serikat bentukan perusahaan. Implikasi dari kesimpulan adalah
diperlukannya reformasi kebijakan, serikat pekerja/buruh yang independen dan
tulus memperjuangkan hak pekerja, perlunya keterlibatan pihak luar dan
pentingnya penelitian lebih lanjut.
This research
aims to find out how political economic conditions in a region shape
occupational safety and health policies and what impact these policies have on
two industrial relations actors, namely employers and workers.
This research
uses a qualitative descriptive research method with the research subjects being
workers and entrepreneur representatives in four companies in various
industrial sectors in Wonogiri Regency, representatives of trade unions,
administrators of employers' associations and labor inspectors. Data collection
was carried out through observations, interviews and examining relevant
documents using triangulation techniques to check the validity of the data.
From this
research, it can be concluded that the structural power of entrepreneurs in the
economy of Wonogiri Regency influences associational power in politics so that OSH
policies are formed that are biased by employers and weaken the bargaining
power of workers. This policy benefits employers because it reduces legal
risks, increases company productivity, improves reputation and reduces the cost
of work accidents. It is detrimental to workers because it reduces OSH
protection, reduces their rights and reduces productivity. From the 4 companies, several variations were found in
the form of encouragement from other parties (buyers) for the implementation of
international standards including the implementation of OSH which made one
company implement OSH better than others, and the labor union in one of the
companies did not automatically improve working conditions and welfare of
workers and their families, because it was not sincerely formed for this
purpose, and was only a union formed by the company. The implications of this conclusion
are the need for OSH policy reform, independent and sincere trade unions to
fight for workers' rights, involvement of external parties and the importance of
further research.
Kata Kunci : Kebijakan, K3, Ekonomi Politik, Neo-Liberalisme
