ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KOLABORATIF

ROBI ROYANA, Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

2007 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Saat ini terdapat 50 taman nasional di Indonesia yang meliputi wilayah seluas 16,384,194.14 hektar atau hampir 60% total kawasan alam yang dilindungi atau mencakup lebih dari l 0% total hutan Indonesia. Taman nasional merupakan salah satu bentuk common pool resources yang memiliki tingkat persaingan kepentingan paling nyata. Rentang kepentingan dimulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Di beberapa taman nasional telah terjadi konflik, dan di sebagian lainnya memiliki potensi konflik yang tinggi. Konflik telah mengakibatkan kerusakan di beberapa kawasan taman nasional. Pengelolaan kolaboratif dianggap sebagai jalan terbaik untuk mengatasi keadaan ini. Pemerintah telah merekognisi ha! ini dengan mengeluarkan Permenhut No.P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan KPA dan KSA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana dan konsepsi taman nasional serta permasalahan. pengelolaan taman nasional di Indonesia; landasan dan tipologi kolaborasi; posisi Pemenhut No.P.19/Menhut-11/2004; serta kebutuhan kebijakan yang lebih relevan terhadap prinsip kolaborasi pengelolaan taman nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan mempergunakan metode sintesis terfokus. Penelitian ini menggunakan dua unit analisis, yaitu kebijakan pengelolaan kolaboratif dan permasalahan-permasalahan pengelolaan di lapangan. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, eksplorasi lapangan, focus group discussion dan pertemuan delphi, diskusi wawancara, serta observasi tidak terstruktur di beberapa taman nasional. Wacana, konsep dan perkembangan taman nasional di Indonesia sangat sejalan dengan perjalanan yang terjadi pada tingkat global. Permasalahan sosial mendasar dalam pengelolaan sangat klasik, yakni masalah tenurial dan akses terhadap kawasan. Kebijakan baru untuk taman nasional, termasuk Permenhut No.P.19/Menhut-IV2004 seharusnya dikonsepkan agar mampu mengelola masalah mendasar tersebut. Namun Permenhut ini temyata tidak memiliki kekuatan kearah tersebut. Tipologi kolaborasi dalam permenhut ini hanya mengakomodasi isu-isu yang didorong oleh aspek ekologi dan model kerjasama yang dipakai masih merupakan kerjsama biasa, belum memiliki ciri pembawa kerjasama kolaboratif. Situasi yang berkembang di lapangan lebih mengharapkan kebijakan untuk pengelolaan kolaboratif dibangun dengan menggunakan proses-proses stakeholder sehingga kebijakan tersebut pada dasamya adalah suatu konsensus sosial.

At the moment, there are 50 National Parks which cover l6.384. l94,l4 ha or nearly 60% of Nature Parle Reserve or more than 10% of Indonesia's forest cover. NationaJ Parle is one of common pool resource which posses the most factual competitive interest The range of the interest is ranging from local level, national level and international level. Many conflicts occur in several National Parks; meanwhile the others have high potential of conflicts which had lead to area destruction. Collaborative management was considered to be the best way to overcome the problems. Government had recognized the thing by issuing Ministerial Decree No.P.19/Menhut-Il/2004 about Collaborative Management of Nature Protected Area and Nature Reserve Area. This research was aimed to analyze discourse and National Park conception and problems in National Park Management in Indonesia; policy base and collaboration typology; the position of Ministerial Decree No.P.19/Menhut-Il/2004; and the need of relevant policy towards National Park collaborative management. This research belongs to policy research which using 2 analysis units. policy of colJaborative management and problems of management in the field Data and information in this research were gathered from literature study, field exploration;, focus group discussion and Delphi meeting, interview discussion and non-structured discussion in several National Parks. Discourse, concept and development of National Park in Jndonesia are in line with what occur in global level. The main social problem in management is very classic i.e. the tenurial problem and access to the park New policis, including Ministerial Decree No.P.19/Menhut-rI/2004 should be established to cope these crucial problem. [t turned out that the policy above do not has a power towards the problem. The typology of coHaboration in this decree was only accommodates ecological issue and the management has not shown collaborative cooperation yet. The field situation expects to collaborative cooperation which built by stakeholder process so that the policy is basically a social consensus.

Kata Kunci : Taman Nasional, Pengelolaan Kolaboratif, Kebijakan