Laporkan Masalah

Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal

Septri Andri Mangara Tua, Dr. Supriyadi., S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menemukan, dan memaparkan dasar pemikiran perlunya penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di bidang pasar modal dan parameter penerapan keadilan restoratif yang digunakan oleh OJK dalam penanganan tindak pidana di bidang pasar modal.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Oleh karena itu Peneliti menggunakan data primer maupun data sekunder dalam rangka menganalisis permasalahan penelitian. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan hasil analisis dipaparkan secara deskriptif-analitis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, perlunya penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di bidang pasar modal oleh OJK memiliki dasar pemikiran yang bersumber dari landasan filosofis, sosiologis dan normatif, namun perluasan prinsip ne bis in idem melalui prinsip una via belum memiliki kepastian hukum, karena tidak terdapat suatu norma dalam UU PPSK yang secara tegas menyatakan terkait hapusnya kewenangan penyelidikan bagi OJK terhadap orang yang telah dikenai serta melaksanakan seluruh tindakan administratif. Kedua, persyaratan dan mekanisme penerapan keadilan restoratif melalui prinsip una via oleh OJK dalam penanganan tindak pidana di bidang pasar modal telah diatur melalui UU PPSK, PP 5/2023 dan POJK 16/2023, namun belum ada aturan yang jelas terkait beberapa indikator yang digunakan OJK dalam rangka menyetujui atau tidaknya permohonan penyelesaian tindak pidana di bidang pasar modal. Lalu, mekanisme penyelesaian pelanggaran serta pembuatan kesepakatan belum mencerminkan teori keadilan restoratif yang mengutamakan adanya keterlibatan seluruh pihak (penegak hukum, pelaku, dan korban), melainkan hanya OJK dengan Pelaku dan cenderung mengarah ke restitusi semata. Selain itu, belum terdapat SPO sebagai tindak lanjut dari UU PPSK, PP 5/2023 serta POJK 16/2023 yang dapat dijadikan pedoman bagi Penyidik OJK terkait tata cara dalam melakukan penilaian untuk menyetujui atau tidaknya permohonan penyelesaian tindak pidana di bidang pasar modal.

This research aims to explore, find, and explain the rationale for the need to apply restorative justice in handling crimes in the capital market sector and explore, find, and explain the parameters of the application of restorative justice used by The Financial Services Authority in handling crimes in the capital market sector.

This type of research is normative-empirical legal research. Therefore, researchers use primary data and secondary data in order to analyze research problems. Data analysis uses qualitative methods and the results of the analysis are presented descriptively-analytically, while conclusions are drawn using deductive methods.

There are two results from this research. First, The need for restorative justice in handling crime in the capital markets sector by the OJK has a rationale originating from philosophical, sociological and normative grounds, but expanding the ne bis in idem principle through the una via principle does not yet have legal certainty, because there is no norm in the UU PPSK which explicitly states regarding the abolition of the authority to investigate/investigate people who have been charged and carry out all administrative actions in the form of administrative sanctions and/or certain actions by the OJK. Second, The conditions and procedures for implementing restorative justice through the principle of una via by the OJK in handling crime in the capital markets sector have been regulated through the UU PPSK, PP 5/2023 and POJK 16/2023. however, there are no clear rules related to several indicators used by OJK in order to approve or not request for criminal settlement in the capital market. Then, the mechanism for resolving violations and making agreements does not reflect the theory of restorative justice which prioritizes the involvement of all parties (law enforcement, perpetrators, and victims), but only OJK with Perpetrators and tends to lead to restitution only. Apart from that, there is no SOP as a follow-up to the UU PPSK, PP 5/2023 and POJK 16/2023 which can be used as guidelines for OJK Investigators regarding procedures for carrying out assessments to approve or not applications for resolving criminal acts in the capital markets sector.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pasar Modal, Keadilan Restoratif, OJK

  1. S2-2023-491011-abstract.pdf  
  2. S2-2023-491011-bibliography.pdf  
  3. S2-2023-491011-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2023-491011-title.pdf