Mempertahankan Sifat Dinamis Pengakuan Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rahmat Said, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan dilakukannya penelitian tesis ini, penulis akan bagi menjadi 2 (dua) bagian utama. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Legis pengakuan Tindak Pidana Adat  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, untuk mengetahui dan melakukan analisis bagaimana mempertahankan sifat dinamis pengakuan tindak pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research, mengangkat jenis penelitian hukum normatif non-doktrinal, melakukan analisis dengan pendekatan konsep serta legalitas. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para penyusun KUHP serta ahli hukum adat. Penulis juga menggunakan data sekunder serta bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk melakukan analisis terhadap konsep hukum dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis menarik 2 (dua) kesimpulan utama. Pertama, ratio legis pengakuan Tindak Pidana adat dalam KUHP adalah dikarenakan Hukum Pidana adat adalah hukum Indonesia asli, mengenai keberlakuan Hukum Pidana adat ini ternyata telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan Hukum Pidana adat dalam KUHP atau mobilisasi terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat ke dalam kodifikasi hukum pidana adat sangatlah diperlukan, Kedua, pengakuan Tindak Pidana adat dalam KUHP tidak menghilangkan sifat dinamis Hukum Pidana adat, bahkan mengangkat eksistensi Hukum Pidana adat. Perumusan hukum pidana adat dalam Peraturan Daerah juga tidak menghilangkan sifat dinamis hukum pidana adat, selama perumusannya  bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pengaturan Hukum Pidana adat dalam Peraturan Daerah seharusnya mengatur elementen delicts dan bukan bestandelen delicts, hal ini dilakukan agar perumusannya dapat dinamis dan sesuai dengan keadilan yang ada di dalam masyarakat setempat.

The purpose of this thesis research is divided into 2 (two) main parts. First, to determine and analysis the Ratio Legis of the recognition of customary criminal offences in Law Number 1 Year 2023 on Criminal Code. Second, to determine and analysis how to maintain the dynamic values of the recognition of customary criminal offences in Law Number 1 Year 2023 on Criminal Code.

The research method used is explanatory research, lifting the type of non-doctrinal normative legal research, analysis with a concept and legality approach. The author uses the primary data obtained through in-depth interviews with the drafters of the Criminal Code and customary law experts. The author also uses primary and secondary data as well as tertiary legal materials that the author uses to analysis concepts, law and theories related to the topic of this research.

Based on the result of research and discussion, the author draws 2 (two) main conclusions. First, the ratio legis of the recognition of customary Criminal Law in the Criminal Code is because customary Criminal Law is an original Indonesian law, regarding the applicability of customary Criminal Law, it has long lived and developed in Indonesian society. Therefore, the recognition of customary criminal law in the Criminal Code or the mobilization of the values that live and develop in the society into the codification of customary criminal law is very necessary. Second, the recognition of customary criminal offences in the Criminal Code does not eliminate the dynamic nature of customary criminal law, and even elevates the existence of customary criminal law. The formulation of customary criminal law  in the Regional Regulation also does not eliminate the dynamic nature of customary criminal law, as long as the formulation is flexible and open to the development of justice that lives in the community, the regulation of customary criminal law in the Regional Regulation should regulate elementen delicts and not bestendelen delicts, this is done so that the formulation can be dynamic and in accordance with the justice that exists in the local community. 

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Ratio Legis Living Law, Sifat Dinamis Hukum Pidana Adat.