PROSES ADOPSI SKEMA PINJAMAN TUNDA TEBANG HUTAN RAKYAT DI DESA HARGOMULYO, KAPANEWON GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Duta Cahya Alam, Ir. Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D
2023 | Skripsi | KEHUTANAN
Pemanenan hutan rakyat oleh masyarakat umumnya menggunakan sistem tebang butuh, yakni penebangan kayu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah membuat masyarakat menebang pohon lebih banyak. Fenomena ini berpotensi menurunkan kelestarian di hutan rakyat karena pohon yang ditebang belum mencapai usia masak tebang. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menjalankan program Pinjaman Tunda Tebang. Program ini termasuk ke dalam skema Fasilitas Dana Bergulir sebagai upaya membantu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi produktif dan menjaga kelestarian hutan dengan menjadikan pohon sebagai jaminan atau agunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses adopsi pinjaman tunda tebang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Hargomulyo, Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi literatur, observasi langsung, dan wawancara kepada narasumber kunci. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang meliputi key informant yang telah ditentukan sebelumnya yaitu KTHR Hargojati selaku pelaku adopsi, perangkat desa, dan BPDLH selaku fasilitator program pinjaman tunda tebang. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa proses adopsi pinjaman tunda tebang di Desa Hargomulyo mengikuti teori difusi inovasi yang dirumuskan Rogers, yang meliputi tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Proses adopsi didukung oleh karakteristik pinjaman tunda tebang yang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi Desa Hargomulyo (suitability), hasil penerapan pada daerah lain (observability), dan keuntungan relatif (relative advantage). Proses adopsi juga didukung oleh persebaran informasi yang cepat saluran komunikasi informal dan manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak KTHR Hargojati dan BPDLH. Sementara itu, hambatan dalam proses adopsi dan pelaksanaan pinjaman tunda tebang meliputi moratorium untuk program pinjaman tunda tebang dari pihak BPDLH, kurangnya literasi keuangan anggota KTHR, penguasaan teknologi, serta kondisi kesehatan debitur yang berakibat pada terganggunya proses pengangsuran pinjaman.
Community forests harvesting generally uses Tebang butuh system, namely logging carried out to meet the farmers’ needs. But as time goes by, the increasing economic needs force people to cut down more trees. This phenomenon has the potential to reduce sustainability in community forests because the trees that are cut have not yet reached the age of maturity. To overcome this problem, the government is running a Delayed Loan Loan program. This program is included in the Revolving Fund Facility scheme as an effort to help the community carry out productive economic activities and preserve forests by using trees as collateral. This research aims to understand the process of adopting deferred cutting loans and the factors that influence it in Hargomulyo Village, Gunungkidul. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out through a series of literature study, observation, and interviews with informants. Informants was determined with purposive sampling method which includes key informants, namely KTHR Hargojati members as adopters, village officials, and BPDLH as facilitator of the delayed-logging loan program. The results of the research show that delayed-logging loans adoption process in Hargomulyo Village follows the diffusion of innovation theory formulated by Rogers, which includes the stages of knowledge, persuasion, decision, implementation and confirmation. The adoption process is supported by the characteristics of delayed-logging loans in terms of suitability, observability, and its relative advantage The adoption process is further accelerated through informal communication channels and risk management carried out by KTHR Hargojati and BPDLH. Meanwhile, the obstacles of the adopting process and the implementation include a moratorium on the delayed-logging loan program from BPDLH, the lack of financial literacy of KTHR members, mastery over technology and debtor's health condition which disturb the repayment process.
Kata Kunci : Hutan Rakyat, Fasilitas Dana Bergulir, Pinjaman Tunda Tebang