DAMPAK UU NO.11 TAHUN 2020 (OMNIBUS LAW) DAN PERATURAN TURUNANNYA TERHADAP TATA KELOLA HUTAN SERTA IMPLIKASINYA PADA PERUBAHAN IKLIM

RESPATI BAYU KUSUMA, Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

2023 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Penelitian ini berfokus kepada keterkaitan UU No.11 Tahun 2020 (omnibus law) dan peraturan turunannya terhadap perubahan tata kelola hutan serta implikasinya pada perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pihak yang terkait dalam implementasi omnibus law dan peraturan turunannya. Selain itu, juga menganalisis dampak yang timbul terhadap tata kelola hutan serta implikasinya pada perubahan iklim pasca UU No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Turunannnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data campuran, yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan dua jenis analisis. Pertama, analisis stakeholder. Sementara itu, analisis data kedua, yaitu analisis konten/isi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis stakeholder yang terkait dalam omnibus law dan peraturan turunannya dan peraturan turunannya, yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci. UU No.11 Tahun 2020 (omnibus law) dan Peraturan Turunannya memudahkan masuknya investasi karena mempersingkat birokrasi. Akan tetapi, UU No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Turunannya lebih condong terhadap neoliberalisme dan banyak melakukan cut off dalam aspek perlindungan kehutanan, lingkungan hidup serta manajemen hutan demi investasi dan proyek pemerintah. Omnibus law dan peraturan turunannya juga masih terdapat disharmonisasi, baik dari segi muatan isi/substansinya maupun peraturan yang terkait satu sama lainnya yang menyebabkan kemunduran tata kelola hutan. Selain itu, implementasi di lapangan masih ditemukan berbagai celah yang kontra-produktif dengan  upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

This research focuses on the linkage of Law No.11 and its derivative regulations to changes in forest governance and its implications for climate change. The purpose of this research is to identify parties involved in the implementation of the omnibus law and its derivative regulations . In addition, it also analyzes the impact that has arisen on forest governance and its implications for climate change after Law No. 11 of 2020 and its Derivative Regulations.

The research method used in this research is qualitative research with mixed data, primary data and secondary data. Data analysis was performed using two types of analysis. First, stakeholder analysis. Meanwhile, the second data analysis is content analysis.

The results of the study show that there are 3 types of stakeholders involved in the omnibus law and its derivative regulations, namely primary stakeholders, secondary stakeholders, and key stakeholders Law No. 11 of 2020 (omnibus law) and its Derivative Regulations make it easier for investment to enter because it shortens the bureaucracy. However Law no. 11 of 2020 and its Derivative Regulations are more inclined towards neoliberalism and make many cuts in aspects of forestry and environmental protection and forest management for the benefit of investment and government projects. The Omnibus law and its derivative regulations are still disharmony, both in terms of content/substance and regulations that are interrelated which have led to a decline in forest governance. In addition, there are still various implementation gaps in the field that are counterproductive to climate change adaptation and mitigation efforts.

Kata Kunci : omnibus law, tata kelola huta, perubahan iklim/ omnibus law, forest governance, climate change