PERAN PEMERINTAH DAN KOMUNITAS DIGITAL DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL DI MALUKU UTARA

NUZUL NUR HANIFAH, Alvi Syahrina, S.T., M.Sc.

2023 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Kesenjangan digital masih banyak terjadi pada daerah pedesaan di Indonesia karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap teknologi. Dalam mengurangi kesenjangan digital, pembangunan pedesaan dapat dilakukan melalui ethnodevelopment dengan melibatkan pemerintah dan komunitas digital khususnya di Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitor, dan katalisator untuk mendukung kebijakan transformasi digital. Selain itu, penelitian ini juga berfokus terhadap peran komunitas digital sebagai fasilitator, edukator, representator, dan teknis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh melalui focus group discussion, wawancara, maupun observasi. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu peran pemerintah sebagai regulator dengan adanya kebijakan transformasi digital, dinamisator dengan membuat program untuk meningkatkan indeks literasi digital, fasilitator dengan menyediakan fasilitas seperti palapa ring maupun kabel bawah laut, dan katalisator dengan meningkatkan koordinasi tiap stakeholder. Sedangkan peran komunitas sebagai fasilitator dengan memberi fasilitas penunjang TIK, edukator dengan memberikan edukasi dan pelatihan teknologi, representator dengan membangun pola pikir masyarakat terhadap teknologi, serta teknis dengan mengadakan konferensi pers setiap tahunya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi pembuat kebijakan maupun stakeholder terkait.

In rural areas of Indonesia, a digital divide persists due to a lack of knowledge, skills, and access to technology. To reduce the digital divide, rural development can be achieved through ethnodevelopment with the participation of the government and the digital community, particularly in North Maluku. The government's role as regulator, dynamist, facilitator, and catalyst in digital transformation policies is examined in this research. In addition, the role of the digital community as facilitators, educators, representatives, and technicians is the focus of this research. Using both primary and secondary data, descriptive qualitative research is conducted for this study. This study's primary data were collected through focus group discussions, interviews, and observations, while secondary data were collected through literature reviews and document analysis. The findings of this study indicate that the government serves as a regulator through digital transformation policies, a dynamist by developing programs to increase digital literacy indexes, a facilitator by providing facilities such as the Palapa Ring and underwater cables, and a catalyst by enhancing coordination between stakeholders. Meanwhile, the community serves as facilitators by providing ICT support facilities, educators by providing technology education and training, representatives by shaping the public's attitude towards technology, and technicians by organizing annual press conferences. It is anticipated that this research will serve as a resource for the advancement of knowledge and prove useful to policymakers and other relevant stakeholders.

Kata Kunci : Kesenjangan Digital, Pembangunan Pedesaan, Peran, Pemerintah, Komunitas Digital.