Strategi Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Mentah Indonesia

Era Cakra Perlawanan, Dr. Muhadi Sugiono

2023 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pelarangan bijih ekspor nikel yang dilakukan Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, pada waktu yang hampir bersamaan, memberlakukan pelarangan impor CPO dari Indonesia sebagai tanggapan terhadap kebijakan pelaragan ekspor tersebut. Uni Eropa merupakan salah satu pihak yang cukup bergantung terhadap ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia. Sikap yang diambil oleh kedua belah pihak mencerminkan pendekatan merkantilistik yang mendasari kebijakan perdagangan mereka.

Indonesia sendiri mengambil langkah-langkah strategis yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang untuk mengatasi dan meminimalkan dampak dari pelarangan impor yang diterapkan oleh Uni Eropa. Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia menjalin kerjasama erat dengan Australia. Kerjasama ini memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia dalam membangun perekonomiannya dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu poin kunci dalam kerjasama ini adalah pengembangan sumber daya manusia yang sejalan dengan pembangunan industri dalam negeri, di mana salah satunya adalah pembangunan fasilitas smelter nikel.

Upaya ini merupakan bagian integral dari proyeksi pembangunan ekonomi secara menyeluruh dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun kerjasama ini memiliki banyak potensi negatif terhadap perekonomian Indonesia, tidak bisa diabaikan bahwa ada faktor-faktor yang juga memiliki potensi untuk menguntungkan Indonesia dalam kerjasama ini. Menghalau ketergantungan dan ancaman terhadap meluasnya pengaruh Cina adalah salah satunya.

Pembangunan yang terjadi di Indonesia, pelarangan ekspor bijih nikel, dan kerjasama dengan Australia merupakan rangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang mendasari sikap merkantilistik dalam melakukan pembangunan ekonominya. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan strategi yang berusaha diusung sebagai sarana pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menyikapi kondisi politik internasional.

Indonesia's ban on nickel ore exports has raised serious concerns in the trade relations between Indonesia and the European Union. The European Union, almost concurrently, imposed a ban on the import of Indonesian Crude Palm Oil (CPO) in response to this export restriction policy. The European Union is a significant recipient of Indonesia's nickel ore exports. The stances taken by both parties reflect a mercantilist approach underlying their trade policies.

Indonesia, in response, has implemented strategic measures with a longer-term horizon to address and minimize the impacts of the European Union's import ban. As part of these efforts, Indonesia has entered into a close partnership with Australia. This cooperation provides a robust foundation for Indonesia to develop its economy over the long term. One key aspect of this collaboration is the development of human resources in line with domestic industrial growth, including the construction of nickel smelting facilities.

These efforts are integral to the broader economic development outlook over the long term. While this cooperation carries potential negative implications for Indonesia's economy, it cannot be overlooked that there are factors with the potential to benefit Indonesia within this partnership. One such aspect is the mitigation of dependence on and the threat of expanding Chinese influence.

The developments in Indonesia, the ban on nickel ore exports, and cooperation with Australia represent a series of policies undertaken by the Indonesian government underpinning a mercantilist stance in its economic development. Collectively, these policies are strategies the government employs to harness natural resources and respond to international political conditions.

Kata Kunci : Pelarangan ekspor bijih nikel, nikel, hubungan internasional, Indonesia, Uni Eropa