Peranan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Salsabila Piriyanti Anam, Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, mengetahui dan menganalisis peranan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kedua, mengetahui dan menganalisis hambatan serta tantangan dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO oleh Penuntut Umum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Data yang Penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut merupakan hasil dari studi literatur dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui wawancara dengan para responden. Data yang diperoleh kemudian Penulis olah secara deskriptif analitis. 

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, didapatkan hasil bahwa peranan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO masih menjadi kendala, khususnya pada permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidananya dan proses pemenuhannya dimulai dari memberitahukan korban atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, pada 2018 hingga 2022, hanya satu dari tiga kasus dimana jaksa mengakomodasi hak restitusi korban dengan cara mencantumkannya dalam surat tuntutan atau requisitornya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan maupun tantangan, diantaranya: keengganan korban menempuh peradilan, kesenjangan pengetahuan Jaksa Penuntut Umum, dan lemahnya koordinasi/Kerjasama antar Lembaga.

This research has 2 (two) objectives:  first, to identify and analyze the role of the public prosecutor in fulfilling the restitution rights of victims of TIP at the prosecution stage at the Semarang District Attorney's Office. Second, to know and analyze the obstacles and challenges in fulfilling the restitution rights of victims of TIP by the Public Prosecutor at the prosecution stage at the Semarang District Attorney's Office.

This research is a descriptive normative empirical research that utilizes primary and secondary data by using literature study and field research through interviews with respondents conducted at the Semarang District Attorney's Office and the Witness and Victim Protection Agency. 

Based on the research that the author has conducted, the results show that the role of the public prosecutor in fulfilling the restitution rights of victims of TIP is supposed to be visible, especially in restitution requests submitted before the court's decision is legally binding, namely the public prosecutor is obliged to include a request for restitution in the criminal charges and the fulfillment process starts from informing the victim of their rights. In practice, between 2018 and 2022, only one out of three cases the prosecutor accommodated the victim's right to restitution by through indictment or requisitor. Therefore, the fulfillment of the restitution rights of victims of TIP by public prosecutors at the prosecution stage in the Semarang District Attorney's Office is still not effective, due to several obstacles and challenges, including the reluctance of victims to apply for restitution, the lack of capacity of public prosecutors, and the lack of coordination/cooperation between institutions.

Kata Kunci : Peranan Penuntut Umum, Restitusi, Korban, Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Role of the Public Prosecutor, Restitution, Victims, Victim’s rights Trafficking in Persons.