Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Skema Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Tata Kelola Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia

Dian Mentari, Dr. Jur Any Andjarwati, S.H.,M.Jur

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Terdapat dua permasalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana sejarah hukum pengusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi diatur di Indonesia? Kedua, Mengapa skema kontrak bagi hasil (production sharing contract) pengusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi berubah skema dari cost recovery menjadi gross split? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah pemberlakuan hukum minyak dan gas bumi di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui perubahan terhadap skema kontrak bagi hasil (production sharing contract) dari skema cost recovery menjadi gross split yang diterapkan di Indonesia. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research)  dan undang-undang (legal document) yang artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengelolaan migas di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pemerintah mempunyai hak untuk menguasai sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi, dan pengelolaan minyak dan gas bumi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kedua, dalam minyak dan gas bumi dikenal dua model production sharing contract yakni melalui cost recovery maupun gross split. Melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang mana melalui aturan ini pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha kontraktor untuk memilih skema model gross split dan cost recovery. Perubahan skema production sharing contract ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembagian produksi antara kontraktor dan pemerintah. Skema Gross Split merupakan skema yang relatif sederhana yang menghapuskan skema cost recovery dan memindahkan beban pengawasan biaya dari regulator ke operator. Analisis hukum terhadap perubahan skema production sharing contract di Indonesia penting untuk menjamin kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perumusan Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. 

Kata Kunci: Regulasi Minyak dan Gas Bumi, Production Sharing Contract, Cost Recovery, Gross Split

There are two problems in this research. First, how is the legal history of the upstream oil and gas sector regulated in Indonesia? Second, why did the production sharing contract scheme for the upstream oil and gas sector change from cost recovery to gross split? The aim of this research is to determine the history of the implementation of oil and gas law in Indonesia. Then, to find out changes to the production sharing contract scheme from a cost recovery to gross split scheme implemented in Indonesia. In this research the author used a normative juridical research method, namely a data collection method using library research and legal documents, which means the research was carried out by reviewing existing library data and references. This research produces the following conclusions: First, oil and gas management in Indonesia has a long history and is regulated in several laws and regulations. The government has the right to control natural resources, including oil and natural gas, and oil and natural gas management is expected to provide legal certainty and benefits for the Indonesian people. Second, in oil and gas, there are two production sharing contract models, namely through cost recovery and gross split. Through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 12 of 2020 concerning the Third Amendment to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 8 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts, through this regulation the government makes it easy for contractor entrepreneurs to choose gross split and cost recovery model schemes. This change to the production sharing contract scheme was carried out to increase the efficiency and effectiveness of production sharing between contractors and the government. The Gross Split Scheme is a relatively simple scheme that eliminates the cost recovery scheme and shifts the burden of cost monitoring from the regulator to the operator. Legal analysis of changes to the production sharing contract scheme in Indonesia is important to ensure legal certainty and benefits for the Indonesian people. It is hoped that the results of this study can contribute ideas to the formulation of Oil and Gas Management Policy in Indonesia.

Keywords: Oil and Gas Regulation, Production Sharing Contract, Cost Recovery, Gross Split

Kata Kunci : Regulasi Minyak dan Gas Bumi, Production Sharing Contract, Cost Recovery, Gross Split