Model Penyelesaian Konflik Agraria Urut Sewu di Desa Setrojenar Kabupaten Kebumen
Ihza Maulana Emha, Dr. Lutfi Muta’ali, S.Si., M.T.
2023 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH
Konflik agraria yang terjadi secara khusus di Desa Setrojenar atau secara
umum di Kawasan Urut Sewu antara masyarakat dengan TNI masih belum ada ujung
penyelesaian hingga masih menunggu keputusan tentang kejelasan sertifikasi
tanah hak pakai ke TNI. Sepuluh dari 15 desa di Urut Sewu menyetujui bahwa
pesisirnya diperuntukkan hak pakai TNI, sementara 5 sisanya belum setuju akan
keputusan itu. Kondisi stagnan ini mendasari penelitian dilaksanakan dengan
tujuan mengeksplorasi konflik agraria yang melihat pola konflik, faktor
penyebab konflik, dan upaya penyelesaian konflik dengan pemodelan
penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
melalui pendekatan induktif secara deskriptif dengan pengumpulan data melalui
observasi di lapangan, wawancara (indepth interview), dokumentasi,
hingga pemetaan partisipatif. Pengolahan data dari transkripsi data,
pengorganisasian data, pengkodean data, dianalisis hingga pola, tema, dan
konsep dapat teridentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik
agraria membentuk pola berulang dengan dua karakteristik, dimana di lapangan,
klaim pemilikan tanah dan pemanfaatannya yang saling bersaing serta diskusi
tanpa penyelesaian jelas. Di luar lapangan, terjadi diplomasi antara
pihak-pihak berkepentingan, pencarian basis massa untuk bekerja sama, ketidak
konsistenan pihak berkepentingan, dan penggunaan kekuasaan hierarki dalam
penyelesaian konflik. Faktor penyebabnya mencakup perbedaan kepentingan
pemanfaatan tanah yang berubah ke klaim pemilikan tanah (penumpukan
kepentingan) di pesisir. Model penyelesaiannya berfokus pada pemilikan dan
pemanfaatan tanah dengan pengaruh lokasi dari kondisi geografis dan histokultura,
hingga kejelasan hukum dan kekuatan politik secara pertimbangan perilaku. Aspek
ini menjadi tumpuan pemenuhan asas keseimbangan kepentingan sosial ekonomi dan
kepentingan militer yang dimusyawarahkan secara konkret oleh semua pihak
berkepentingan untuk jangka waktu konsensus dan pelaksanaan yang disepakati.
The agrarian conflict that occurred specifically
in Setrojenar Village or in general in the Urut Sewu Area between the community
and the TNI still has no end in sight and is still waiting for a decision
regarding the clarity of land use rights certification to the TNI. Ten of the
15 villages in Urut Sewu agreed that their coast would be designated for TNI
usage rights, while the remaining 5 did not agree with this decision. This
stagnant condition underlies research carried out with the aim of exploring
agrarian conflict by looking at conflict patterns, factors causing conflict,
and efforts to resolve conflict by modeling the resolution. This research uses
a qualitative research method through a descriptive inductive approach with
data collection through field observations, in-depth interviews, documentation,
and participatory mapping. Data processing from data transcription, data
organization, data coding, analysis until patterns, themes and concepts can be
identified. The results of the research show that agrarian conflicts form a
recurring pattern with two characteristics, where in the field, claims for land
ownership and its use are competing with each other and discussions without a
clear resolution. Outside the field, there is diplomacy between interested
parties, the search for a mass base for cooperation, inconsistent parties with
interests, and the use of hierarchical power in resolving conflicts. Causative
factors include differences in land use interests that have turned into land
ownership claims (accumulation of interests) on the coast. The model of
conflict resolution focuses on land ownership and use with the influence of
location, from geographical and historical conditions, to legal clarity and
political power in behavioral considerations. This aspect is the basis for
fulfilling the principle of balancing socio-economic interests and military
interests, which is discussed concretely by all interested parties for an
agreed period of consensus and implementation.
Kata Kunci : konflik agraria, Urut Sewu, masyarakat, TNI, model penyelesaian