PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MLIVEU

Rassya Fadilla, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan mengetahui dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Polri dan Kementerian Kominfo dalam mencegah terjadinya kembali penyebaran konten pornografi di aplikasi MliveU.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penulis menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dari studi bahan pustaka dan data penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara responden. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, bahwa peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri belum maksimal. Penegakan hukum yang dilakukan Polri belum dapat mencapai unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara maksimal dikarenakan masih banyak aspek yang perlu dibenahi dan kendala yang dihadapi. Kurangnya anggota yang kompeten, tidakdibentuknya unit khusus yang berfokus dalam penanganan pornografi, sulit mengidentifikasi saksi dan pelaku, serta minim laporan masyarakat menjadi andil ketidakmaksimalan tersebut. Kedua, peran Polri dan Kominfo dalam melakukan pengawasan juga belum berjalan maksimal. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Polri adalah patroli siber, monitoring, dan social engineering, sedangkan Kominfo melakukan pengawasan dengan patroli siber dan take down. Upaya yang kedua institusi tersebut lakukan belum maksimal karena hingga kini masihbanyak pelaku penyebaran pornografi di aplikasi MliveU. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Polri, Kominfo, dan pihak-pihak yang terkait, kurangnya anggota yang kompeten dalam melakukan pengawasan kontenpornografi di MLiveU, serta keterbatasan teknologi yang tidak selaras dengan kebutuhan Polri dan Kominfo guna mendukung pelaksanaan pengawasan.

This research aims to investigate and analyze the role of Polri in lawenforcement and to understand and analyze the oversight conducted by Polri and the Ministry of Communication and Information Technology (Kementerian Kominfo) in preventing the recurrence of pornography content dissemination on the MliveU application, as such cases continue to persist until now.

This study is a normative-empirical research that combines literature review and field research. The author utilizes literature data obtained from bibliographic studies, and field research data is obtained through interviews with respondents. In conducting the research, the author employs a descriptive-analytical method.

Based on the research findings, two conclusions can be drawn. First, the law enforcement role carried out by the Indonesian National Police (Polri) has not been fully optimized. Polri's law enforcement efforts have not been able to fully achieve the elements of certainty, utility, and justice due to various aspects that require improvement and the challenges faced. Insufficiently competent personnel, the absence of specialized units dedicated to addressing pornography issues, difficulty in identifying witnesses and perpetrators, and a scarcity of public reports contribute to this suboptimal state. Second, the roles of Polri and the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) in monitoring have not been fully realized. Polri conducts monitoring through cyber patrols, monitoring, and social engineering, while Kominfo conducts monitoring through cyber patrols and takedown measures. The efforts of these two institutions have not been fully effective as there are still many individuals involved in the distribution of pornography via the MliveU application. This is primarily due to the lack of coordination between Polri, Kominfo, and related parties, a shortage of competent personnel for monitoring pornography content on MLiveU, and technology limitations that do not align with the needs of Polri and Kominfo to support their monitoring activities.

Kata Kunci : Peran Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika,Konten Pornografi Melalui Aplikasi Siaran Langsung, MliveU