Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak seorang Anak yang menjadi secondary victim akibat tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam keluarga secara khusus oleh LPSK dan PPPA DKI Jakarta menurut perspektif viktimologi dan menganalisis hambatan yang dialami dalam menjalankan tanggung jawab tersebut serta cara mengatasinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris yang didukung dengan data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan sebagai bahan penelitian. Penulis kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut dan diuraikan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menarik kesimpulan antara lain viktimologi memandang bahwa negara dan seluruh lembaga yang ada di dalamnya wajib mendukung dan menjamin pelaksanaan hak bagi anak yang menjadi korban termasuk anak sebagai secondary victim. Maka, pelaksanaan hak anak sebagai secondary victim akibat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh LPSK dan PPPA DKI Jakarta menurut sudut pandang viktimologi telah memadai dengan fokus utama pada layanan rehabilitasi secara psikologi. Kemudian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan oleh kedua lembaga tersebut seperti diperlukannya pendekatan khusus terhadap anak yang sedang terguncang kondisi psikologisnya, keterbatasan psikolog yang ada, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan bagi anak sebagai secondary victim. Kerja sama antar seluruh unsur pemerintahan seperti aparat penegak hukum, lembaga yang berwenang (LPSK,PPPA DKI Jakarta) serta masyarakat umum dibutuhkan guna mendukung upaya pelaksanaan hak anak sebagai secondary victim dengan optimal.
This legal research aims to to determine and analyze the implementation of the rights of a child who became a secondary victim as a result of a criminal act of murder that occurred within the family specifically by LPSK and PPPA DKI Jakarta from a victimological perspective and to analyze the obstacles experienced in carrying out these responsibilities and how to overcome them.
The research method used in writing this law is empirical normative which is supported by primary data through field research and secondary data through literature study as research material. The author then analyzed the data and described it descriptively.
Based on the results of the research that has been conducted, the author draws conclusions. Victimology views that the state and all institutions within it are obliged to support and guarantee the implementation of the rights of children who are victims, including children who are secondary victims. So, the implementation of children's rights as secondary victims as a result of criminal acts of murder committed by LPSK and PPPA DKI Jakarta according to a victimology perspective is adequate with the main focus on psychological rehabilitation services. The provision of services by both institutions is focused on psychological rehabilitation. Then, in its implementation, the two institutions still found several obstacles, such as the need for a special approach to children whose psychological conditions were being shaken, the limitations of existing psychologists, and a lack of public awareness of the importance of protecting children as secondary victims. Cooperation between all elements of government, such as law enforcement officials, authorized institutions (LPSK, PPPA DKI Jakarta) and the general public is needed to support efforts to optimally implement the rights of children as secondary victims.
Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Anak sebagai Secondary Victim, Viktimologi, Anak Korban
