Trademark Protection for Fashion DesignS in Concern to Non-Fungible Tokens: A Comparison Between Indonesia and United States of America

Aditya Mahirana Soekardjo, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Industri fashion dibangun atas fondasi kreativitas dan inovasi, namun upaya dalam mengejar keuntungan sering kali mengabaikan elemen fundamental ini. Ketika desain ditiru dan elemen dikopi dengan kedok inspirasi, Hak Kekayaan Intelektual (“HAKI”) memain peran penting dalam melindungi karya desainer dari pelanggaran tersebut. Salah satunya, hak merek, sangatlah penting agar dapat mencegah pesaing atas penggunan atau penyalinan elemen khusus dari desain bermerek, sehingga memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang. Namun, munculnya Non-Fungible Token (“NFT”), yang mewakili aset digital, menimbulkan tantangan baru. NFT telah menciptakan ambiguitas dalam hukum, khususnya di bidang HKI. Studi ini kemudian mengeksplorasi tantangan seputar perlindungan merek untuk desain fashion di Indonesia, khususnya dalam konteks NFT, dengan mengadopsi studi komparatif dengan sistem hukum AS. Studi ini mengkaji bagaimana hak merek saat ini dilindungi di kedua yurisdiksi dan mengidentifikasi elemen-elemen dari undang-undang merek AS yang dapat diadopsi oleh Indonesia agar meningkatkan hak merek untuk desain fashion, khususnya dalam konteks NFT. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus, untuk memahami kerangka hukum saat ini dan mengusulkan solusi.

The fashion industry is built upon the foundation of creativity and innovation, but the pursuit of profit often leads to a disregard for these fundamental elements. When designs are appropriated and elements are copied under the guise of inspiration, Intellectual Property Rights (“IPR”) play a critical role in protecting designers' work from such violations. One of them, trademark rights, are essential for preventing competitors from using or copying distinct elements of trademarked designs, granting the trademark owner exclusive rights. However, the nascent rise of Non-Fungible Tokens (“NFTs”), which represent digital assets, poses a new challenge. NFTs have created legal ambiguity, especially in the area of IPR. This study then explores the challenges surrounding trademark protection for fashion designs in Indonesia, especially in the context of NFTs, by adopting a comparative approach with the U.S. legal system. This study examines how trademark rights are currently protected in both jurisdictions and identifies elements from U.S. trademark law that Indonesia can adopt to improve trademark rights for fashion designs, particularly in the context of NFTs. Using a comparative qualitative research method, this study examines primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as case studies, to understand the current legal framework and propose solutions.

Kata Kunci : Intellectual Property Rights, Trademark Law, Lanham Act, Non-Fungible Tokens