Kontestasi politik dalam birokrasi (studi mengenai arena, kepentingan dan mekanisme kontestasi dalam birokrasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat

SYAIFUL, Dr. Pratikno

2007 | Tesis | S3 Ilmu Politik

Tesis ini menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah sebua^ entitas yang homogen, netral dan terisolasi dari dinamika politik. Birokrasi justru menjadi arena yang paling rill untuk melakukan bargaining politik diantara para aktor yang terlibat dalam relasi kekuasaan. | Ada dua arena yang paling signifikan di mana bargaining politik berlangsung dalam birokrasi pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Barat pasca Plikada buian Juni 2005. Are|na tersebut adalah penataan kelembagaan {organizationai arrangemet^ts) dan penempatan (posting) pejabat. Tiga aktor utama yang paling iegitimate terlibat dalam bargaining politik di dua arena ini adalah Gubernur '(kepala daerah), politisi partai di tinggi di daerah. Mereka telah dalam memperjuangkan nkan eksistensi lembaganya dan lembaga perwakilan dan para birokrat menemukan caranya sendiri-sendiri kepentingannya. Kepentingan Gubernur terhadap dua arena ini selain mewujudkan pemerintahan yang efektif {effective gov^fnmenf) dan menciptakan mesin birokrasi yang loyal {creation of hyal political machine), ia juga berkepentingan untuk melanggengkan kekiliasaannya {current survival). Bagi politisi partai di DPRD (baik dari pa|tai pendukung maupun partai pesaingnya), kepentingan mereka adalah memberikan keuntungan bagi konstituennya {contituency service). Semeptara pada saat yang sama para birokrat berkepentingan untuk mempertahs mencari peiuang jabatan yang lebih tinggi. Ada dillema bagi Gubernur dalam kontestasi ini. Reputasinya sebagai pemimpin refomils dan mempunyai komitmen untuk menegakkan prinsipprinsip good governance harus dihadapjkan pada realitas politik yang bersebrahgan dengan obsesi-obsesinya itu. la tidak mungkin mengabalkan begitu saja kepentingan partai yang mengtlsungnya atau kepentingan partai pesaingnya dalam Piikada jika tidak ing'in menemui banyak rivalitas di lembaga pen/vakilan. Begitu pula terhadap kepentingan para birokrat, jika ingin membangun mesin birokrasi yang ioya! dan terkendali, maka Gubemur harus mengakomodasi kepentingan mereka. Menghadapi diiema Ini, pilihan tindakan gubemur adalah mengakomodasi kepentingan mereka, namun dengan garansi bahwa prinsip-pinsip good governance tetap menjadi alat kontrolnya. Status quo struktur kelemba'gaan pun tetap dipertahankan, pun tersalurkan. Meski kontestasi dalam studi bureaucratic politics kepentingan para politisi partai dan birokrat politik yang ganas sebagaimana disinyalir tidak terjadi, namun dalam arena birokrasi pemerintahan daerah yang secara normatif hampir steril dari penetrasi politif^ ternyata bargaining politik tetap saja tidak bisa dihindari.

Kata Kunci : bureaucratic poiitics, strong leadership, kontestasi, kepentingan