Policy Evaluation of Progressive Tax Policy Implementation in Reducing The Number of Vehicles in Yogyakarta

Efrem Dave Jurgentian Hartono, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

2023 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Indonesia sedang menghadapi permasalahan jumlah kendaraan, khususnya di wilayah metropolitan seperti Yogyakarta. Kebijakan pajak progresif telah diterapkan pada mobil, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3, untuk mengatasi hal ini. Sistem perpajakan ini berlaku untuk kepemilikan beberapa kendaraan roda empat yang terdaftar dengan satu nama dan lokasi. Studi ini menyelidiki penggunaan kebijakan pajak progresif di Yogyakarta dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi jumlah kendaraan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang gejala-gejala dalam domain tersebut. Penelitian akan dilakukan melalui wawancara langsung pada bulan Juni hingga Juli 2023. Partisipan penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang menerapkan kebijakan pajak progresif. Selain itu, Wajib Pajak Lima atau pemilik kendaraan bermotor roda 4 merupakan kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan pajak progresif. Data dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, daya tanggap, dan keakuratan kebijakan pajak progresif yang diterapkan di Yogyakarta, Indonesia, mengenai dampaknya terhadap pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Temuan analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak menunjukkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, daya tanggap, dan akurasi yang menyeluruh dalam mengurangi jumlah kendaraan. Penerimaan pajak saat ini masih jauh di belakang target penerimaan pemerintah yang optimis. Permasalahan tersebut mencakup kelemahan peraturan, seperti penggunaan identitas pihak ketiga untuk menghindari tanggung jawab perpajakan, dan kesenjangan dalam penerapan perpajakan progresif dibandingkan dengan daerah lain. Penilaian tersebut menunjukkan perlunya peraturan yang lebih ketat untuk mengatur kepemilikan mobil dan memitigasi penghindaran pajak.

Indonesia is facing a problem with the number of vehicle issues, particularly in metropolitan areas like Yogyakarta. A progressive tax policy has been implemented on automobiles, based on Yogyakarta Special Province Regional Regulation Number 3, to address this. This tax system applies to owning multiple four-wheeled vehicles registered under a single name and location. This study investigates the use of progressive tax policies in Yogyakarta and evaluates their effectiveness in reducing the number of vehicles. This study employs a qualitative research methodology, using descriptive approaches to get a comprehensive and accurate comprehension of symptoms within the domain. The study will be conducted using in-person interviews from June to July 2023. The research participants are the Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD), which implements a progressive tax policy. Also, Five taxpayers or owners of 4-wheeled motorized vehicles are groups directly affected by the progressive tax policy. Data will be gathered using primary and secondary sources, including observation, interviews, and documentation. The research aims to assess the effectivity, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of progressive tax policies implemented in Yogyakarta, Indonesia, concerning their impact on reducing motorized vehicle use. The findings of this analysis indicate that the policy did not demonstrate complete effectivity, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy in reducing the number of vehicles. The current tax receipts remain well behind the government's optimistic revenue objectives. The issues include regulatory deficiencies, such as using third-party identities to evade tax responsibilities, and disparities in the execution of progressive taxation compared to other regions. The assessment indicates a need for more stringent rules to govern car ownership and mitigate tax evasion.

Kata Kunci : Policy Implementation, Policy Evaluation, Vehicle Progressive Tax