PELAKSANAAN PENCEGAHAN KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RSUD DR. SOEDIRMAN KEBUMEN PERIODE 2020-2023

Azza Al Barlanti, Dina Fitriana Rosyada, S.K.M., M.K.L.

2023 | Tugas Akhir | D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN

Latar Belakang: Kecurangan pada program JKN merupakan salah satu tantangan yang tidak dapat disepelekan dalam penyelenggaraan program JKN. Fasilitas kesehatan merupakan aktor paling rawan dalam terjadinya kecurangan. Kasus kecurangan yang dilakukan rumah sakit pada tahun 2015 terdeteksi mencapai 175.775 kasus dengan nilai Rp 440 miliar. RSUD Dr. Soedirman Kebumen sebagai salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program JKN harus menjaga komitmen atas pencegahan tindak kecurangan yang dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pencegahan kecurangan seperti yang tertuang pada Permenkes Nomor 16 Tahun 2019. Hasil studi pendahuluan, laporan kecurangan RSUD Dr. Soedirman Kebumen adalah zero fraud dengan tidak ada satupun indikasi kecurangan yang terdeteksi selama sistem pencegahan kecurangan dijalankan. Adapun dari hasil studi pendahuluan juga diketahui bahwa tim pencegahan kecurangan tidak berjalan secara optimal di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Hal ini mendorong proses analisis untuk dilakukan agar mengetahui sistem pencegahan seperti apa yang sudah dijalankan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen sehingga dapat mencapai kasus zero fraud tersebut.

Tujuan: Menganalisis implementasi pencegahan kecurangan program JKN di RSUD Dr. Soedirman Kebumen tahun 2020 hingga 2023

Metode: Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data adalah dengan teknik studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil: Terdapat dokumen kebijakan dan surat keputusan direktur dalam pelaksanaan pencegahan kecurangan program JKN di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Adapun pengawasan dan pengendalian internal belum sepenuhnya dilaksanakan optimal. Pengembangan budaya anti fraud belum melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya dilihat dari tim kendali mutu dan kendali biaya yang terbentuk. Adapun tim pencegahan kecurangan yang ada di RSUD Dr. Soedirman Kebumen belum melaksanakan tugasnya secara keseluruhan.

Kesimpulan: Implementasi pencegahan kecurangan tidak seluruhnya berjalan optimal seperti poin-poin yang tertuang pada Permenkes Nomor 16 Tahun 2019, namun terdapat upaya-upaya determinan yang menjadi alasan tercapainya zero fraud di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar pencegahan kecurangan program JKN berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: jaminan kesehatan nasional, pencegahan kecurangan, zero fraud

Background: Fraud in the JKN program is one of the challenges that cannot be underestimated in the implementation of the JKN program. Health facilities are the actors most vulnerable to fraud. In 2015, 175,775 cases of fraud were detected by hospitals with a value of IDR 440 billion. Dr. Hospital Soedirman Kebumen as one of the hospitals collaborating with BPJS Health in implementing the JKN program must maintain its commitment to preventing fraud by implementing a fraud prevention system as stated in Minister of Health Regulation Number 16 of 2019. The results of the preliminary study, the fraud report at Dr. Soedirman Kebumen is zero fraud with not a single indication of fraud detected as long as the fraud prevention system is implemented. From the results of the preliminary study, it is also known that the fraud prevention team is not running optimally at Dr. Soedirman Kebumen. This encourages an analysis process to be carried out in order to find out what kind of prevention system has been implemented by RSUD Dr. Soedirman Kebumen so that it can achieve zero fraud cases.

Objective: Analyzing the implementation of the JKN program fraud prevention at RSUD Dr. Soedirman Kebumen from 2020 to 2023.

Methods: Descriptive qualitative method with a case study approach. The data collection technique is the technique of documentation studies and interviews.

Results: There are policy documents and director's decrees regarding the implementation of fraud prevention in the JKN program at RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Meanwhile, supervision and internal control have not been fully implemented optimally. The development of anti-fraud culture has not involved the community. The implementation of quality control and cost control oriented services is seen from the quality control and cost control teams that are formed. The fraud prevention team at RSUD Dr. Soedirman Kebumen has not carried out his duties as a whole.

Conclusion: The implementation of fraud prevention does not all run optimally as stated in the Minister of Health Regulation Number 16 of 2019, however there are determinant efforts that are the reason for achieving zero fraud at Dr. Soedirman Kebumen. However, there are still several things that need to be improved so that fraud prevention in the JKN program runs more optimally.

Keywords: national health insurance, fraud prevention, zero fraud?

Kata Kunci : jaminan kesehatan nasional, pencegahan kecurangan, zero fraud