Penetapan Kebijakan Pemerintah terkait Peningkatan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam Perspektif Utilitarianisme John Stuart Mill

Vanessa Alatas Suhada, Dr. Supartiningsih ; Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil., M.A.

2023 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Menilik luasnya epidemi tembakau serta eksternalitas negatifnya di Indonesia, pemerintah mengupayakan pengendalian tembakau melalui pembentukan kebijakan yang  mengatur produksi dan konsumsi produk hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan menganalisis penetapan kebijakan dalam tinjauan utilitarianisme John Stuart Mill. Pandangan utilitarianisme Mill digunakan untuk mengkaji dampak dari penetapan kebijakan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) terutama dalam aspek pemajuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pertimbangan potensi konsekuensi tindakan dan menentukan tindakan yang menghasilkan lebih besar kebahagiaan dan kemanfaatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode hermeneutis filosofis dengan unsur metodis antara lain interpretasi, koherensi intern, holistika, kesinambungan historis, dan deskripsi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa; pertama, kebijakan kenaikan tarif CHT memenuhi prinsip utilitas dilihat dari manfaat yang dihasilkan terhadap sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan sustainabilitas lingkungan. Namun demikian, mekanisme layering dalam implementasi kebijakan tidak memenuhi prinsip utilitas karena tidak mendukung upaya penurunan prevalensi rokok. Kedua, kebijakan kenaikan tarif CHT memenuhi prinsip keadilan dan kebahagiaan umum karena intervensi pemerintah melalui penetapan kebijakan diputuskan atas dasar pertimbangan terhadap kerugian penggunaan tembakau dan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, kebijakan kenaikan tarif CHT dijadikan instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sosial melalui penyejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Pancasila sebagai aturan umum yang diimplikasikan dalam rule utilitarinism. 

Given the extent of the tobacco epidemic and its negative externalities in Indonesia, the government initiates tobacco control through the establishment of policies that regulate the production and consumption of tobacco products. The purpose of this study is to describe the policy of increasing the Tobacco Excise Tariff  (CHT) and analyze the policy setting in John Stuart Mill's utilitarianism. Mill's utilitarianism view is used to examine the impact of the establishment of the Tobacco Excise Tariff (CHT) increase policy, especially in the aspect of promoting the welfare of society as a whole through considering the potential consequences of actions and determining actions that produce greater happiness and benefits.

The method used for data processing in this research is the philosophical hermeneutical method with methodical elements including interpretation, internal coherence, historical continuity, and description.

The results of this study explain that; first, the CHT tariff increase policy fulfills the principle of utility seen from the benefits generated in improving the quality of health, reducing the economic burden, reducing social inequality, and contributing to environmental preservation and sustainability-- however, the layering mechanism in policy implementation does not fulfill the principle of utility because it does not support efforts to reduce smoking prevalence. Secondly, the CHT tariff increase policy fulfills the principles pf justice and general happiness because government intervention through policy setting is decided based on consideration of the disadvantages of tobacco use and policies aimed at improving the welfare of individuals, communities, and society as a whole. Third, the CHT tariff increase policy is used as an instrument for the government to improve national development through the welfare of society as a whole in accordance with the principles contained in Pancasila as a general rule implied in rule utilitarianism. 

Kata Kunci : konsumsi hasil tembakau, kebijakan cukai hasil tembakau, utilitarianisme, kesejahteraan umum.