The Integrated Standards between ASEAN Drug-Free Work Plan and the UN Drugs Convention 1988 to Combat Illicit Drug in the Mekong Area

Cantika Nilasari Fadhilla, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M, MA.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Meningkatnya fenomena  obat-obatan terlarang di Asia Tenggara telah menghasilkan adanya ASEAN Drug Free Work Plan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi work plan tersebut untuk mengatasi peredaran narkoba di Kawasan Mekong dan menganalisis apakah work plan tersebut telah terintegrasi dengan UN Drugs Convention 1988.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan wawancara dan studi pustaka untuk mendukung argumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian secara deskriptif.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian dari rencana kerja telah mengadopsi standar yang tercantum dalam Konvensi melalui pembentukan BLO dan amandemen Undang-Undang Narkoba Myanmar. Namun implementasinya masih kurangnya program dekriminalisasi dan pembangunan alternatif yang belum menciptakan standar terpadu antara ASEAN dan PBB.

The growing phenomenon of illegal drug activities in Southeast Asia has resulting the adoption of the ASEAN Drug Free Work Plan. This research aims to find out the implementation of the work plan to tackle drug trafficking in the Mekong Area and analyse whether the work plan has integrated with UN Drugs Convention 1988.

This research is a normative research which use interview and literature study to support the argumentation. The research used statutory approach. The gained data were further analyse to answer the research question descriptively.                   

It could be concluded that part of the work plan has adopted the standard under the Convention by are by the establishment of BLO and the amendment of Myanmar’s Drug Law. However,  the implementation is lack of decriminalization and alternative development program which not yet create integrated standard between ASEAN and UN.

Kata Kunci : Illicit Drugs, Myanmar’s Drug Law, UN Drugs Convention 1988, ASEAN