Kekuatan Mengikat UCP 500 Pada Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Di Peradialan Indonesia

SITORUS, Ester Megaria, Prof. Emmy Pangaribuan, S.H

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum)

Untuk menghadapi perdagangan bebas, diperlukan pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung perekonomian tanpa merugikan kepentingan nasional. Dalam rangka penyelenggaraan perdagangan internasional, adanya kepastian hukum merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. UCP 500 merupakan peraturan yang dipergunakan sebagai aturan yang mengatur pelaksanaan letter of credit. Pada beberapa putusan penyelesaian sengketa letter of credit terdapat tidak mempertimbangkan UCP 500 secara utuh. Sehingga menimbulkan pertanyaan: Bagaimanakah kedudukan UCP serta apakah faktor- faktor lain yang mempengaruhi penerapan UCP 500 pada penyelesaian sengketa letter of credit? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat UCP 500 pada penyelesaian sengketa letter of credit di Peradilan Indonesia. Lokasi penelitian dipilih di kota Jakarta, dengan responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan sebanyak 5 (lima) orang; perbankan, lawyer, perusahaan ekspor impor masing-masing dua orang; nara sumber dari Bank Indonesia, ahli hukum dan Hakim Agung. Sampel ditentukan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat UCP 500 terletak pada perjanjian yang telah dibentuk para pihak untuk memberlakukan UCP 500 sebagai peraturan yang mengatur hubungan kontrak pelaksanaan letter of credit. Disamping itu kebiasaan dan yurisprudensi juga merupakan sumber hukum untuk penerapan UCP 500. Akan tetapi selain memutuskan peraturan hukum yang berlaku, hakim juga memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

In conducting international trading, law enforcement becomes a great point for consideration and the UCP 500 is a regulation used in carrying out a Letter of Credit. In some cases of Letter of Credit disputes, UCP 500 is not applied in a complete way. This raises questions "how the position of UCP 500 is and what factors influence its implementation". The research is a normative juridical research. That aims to know the legally binding of UCP 500 on settlement letter of credit at the Indonesian Judiciary. Jakarta is the location of this research. The respondents are consisted of five judges from district court, each two persons who work as bank officers, lawyers, and entrepreneur of export I import companies. The resource person are from Bank of Indonesia (BI), Law expert and justice of the supreme court. The sample were taken in the purposive sampling. The research results show that the legally binding of UCP 500 lies in the agreement made among the parties, approving the adoption of UCP 500 as the regulation for conducting their contract relation of letter of credit implementation. Besides, custom and jurisprudence also serve as legal bases for implementing UCP 500. A judge, however, makes his decision not only based on regulation of legal acts, but also based on propriety and justice according to the facts revealed in a court.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Sengketa LC,UCP 500, Legally Binding of UCP 500