Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan
MILIYANTI, Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H
2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan)