Politik adat :: Sebuah dinamika modal sosial di kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

HERMAWANTI, Mefi, Dr. Purwo Santoso, M.A

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pembicaraan tentang adat mulai merebak seiring dengan pengaturan yang ada di dalam otonomi daerah. Berbagai macam usaha untuk memperkuat dan memperbesar kekuasaan pada akhirnya justru memunculkan permasalahan dan konflik yang berbasis pada adat. Dan sebaliknya, adat mempunyai kesempatan yang sama besar untuk meligitimasi siapa yang diinginkan dan tidak diinginkan untuk menduduki sebuah jabatan Politik. Sistem kemargaan/klan dan sintaksis dianggap sebagai alat paling sahih yang dapat menetukannya.Interaksi yang terjadi diantara keduanya memunculkan pemahaman negara sebagai sebuah arena. Arena yang dimana penguasa menguasai adat dan sebaliknya adat menguasai penguasa, inilah yang kemudian dibaca dengan sebutan politik adat. Namun, adat juga merupakan budaya dalam arti luas, adat dianggap sebagai sebuah modal yang dapat digunakan untuk membangun. Penelitian ini mencoba melihat apa yang terjadi dengan adat (yang dianggap sebagai modal sosial) setelah adanya politik adat? Untuk memaparkan bagaimana regulasi dan sistem kekerabatan serta bahasa dapat mempengaruhi kepentingan politik yang ada di dalam masyarakat dan birokrasi maka penelitian ini menggunakan metode eksploratif kualitatif. Dengan teknik pengumpuan data berdasarkan observasi, dokumentasi pustaka, wawancara, dengan piahak-pihak terkait seperti tokoh adat, birokrat, akademisi dan LSM yang mengikuti perkembangan politik dan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perubahan bentuk dan metode politik adat dari waktu ke waktu serta pemaknaan terhadap modal sosial itu sendiri. Penggunaan kekerasan yang dilakukan pada zaman Belanda terjadi juga pada masa penguasaan Orde baru. Dominasi ‘bahasa’ dan kekeluargaan merupakan sintesis dari perjalan politik yang kompleks. Penguasaan negara terlihat di dalam dua bentuk yaitu penguasaan tanah adat (yang dimaknai sebagai tanah ulayat) dan penguatan hegemoni negara atas masyarakat terhadap pohon cendana yang menimbulkan civil disobidience. Kepahitan yang dialami oleh masyarakat di masa lalu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas tawaran-tawaran modernitas yang ditawarkan oleh pemerintah (hanya pada periodisasi waktu tertentu). Sebab pada kenyataannya masyarakat memberikan respon yang sangat positiv atas perubahan yang ditawarkan dalam rangka modernisasi pada waktu-waktu berikutnya. Namun di dalam periodisasi berikutnya nampak jelas bahwa adat mempunyai peranan sangat pesar di dalam menentukan posisi sentral di dalam pemerintahan.

Kata Kunci : Politik Adat,Kohesi Sosial,Modal Sosial