Peranan DPRD era reformasi dalam mewujudkan demokrasi di daerah :: Studi kasus rencana reklamasi pantai Losari Makassar

PURNAMASARI, Dian, Dr. Pratikno

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Thesis ini berusaha menjelaskan peranan DPRD era Reformasi dalam mewujudkan demokrasi di daerah dengan studi kasus DPRD Makassar dalam rencana reklamasi Pantai Losari Makassar. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan DPRD Kota Makassar dalam menjalankan perannya sebagai sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat dalam kaitannya dengan rencana reklamasi Pantai Losari dengan melihat pada pelaksanaan fungsi-fungsi yang diembannya. Pengikutsertaan rakyat untuk ikut berperan dan bertanggungjawab dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga perwakilan. Penyertaan rakyat dalam lembaga legislatif melalui wakil-wakilnya sebagaimana asas demokrasi yang kita anut yaitu sistem perwakilan. Implikasi dari keterwakilan tersebut diwujudkan dalam tiga fungsi pokok yang diemban oleh DPRD yaitu sebagai fungsi aspirasi (perwaklinan), legislasi dan perwakilan. Aspirasi masyarakat adalah unsur penting dalam mewujudkan demokrasi di daerah. Dalam kasus reklamasi pantai losari Makassar keterlibatan dan partisipasi masyarakat belum begitu maksimal. Kondisi ini terlihat pada kuantitas masyarakat yang memberikan responnya terhadap kasus tersebut. Pada sisi lain, peran dan fungsi DPRD Makassar sebagai lembaga Perwakilan rakyat dalam kasus ini masih terjadi polemik yang bersifat tarik-menarik kepentingan antara pihak yang mendukung dan menolak rencana reklamasi. Usaha untuk merealisasikan rencana tersebut pada akhirnya menjadi terlambat dan tertunda atas beberapa pertimbangan, yang salah satunya karena masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Signifikan peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan legislator dan pengawas telah coba dijalankan secara optimal, tetapi pada hasil akhir realisasi dari kebijakan tersebut masih belum dapat diterima pada tingkatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan walaupun secara prosedural peranan peranan DPRD Kota Makassar untuk mewujudkan demokrasi di daerah berjalan cukup optimal akan tetapi secara substansial peran tersebut belumlah optimal. Sehingga upaya untuk mewujudkan demokrasi di daerah melalui peran yang dijalankan DPRD Kota Makassar dalam kasus reklamasi pantai losari belum sepenuhnya dapat terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi rakyat sebagai salah satu pendukung terciptanya optimal peran dan fungsi DPRD Makassar dan begitu pula sebaliknya agar demokrasi di daerah akan lebih mudah untuk diwujudkan.

This thesis is to explain the role of DPRD in reformation era in realization of democracy in region with the case study of DPRD Makassar planning reclamation of Losari Beach of Makassar. This study aims at identifying the competence of DPRD Makassar in serving it's role as legislative assembly concerning with the plan of reclamation in Losari beach by looking at the practice of its function. The public participation to be active and responsinble for govemment administration is realized with the presence of a legislative assembly. The public involvement in the legislative via their representatives is relevant to principle of involvement in the legislative via their representatives in relevant to the principle of democracy, that is, "representation system". The implication of representation is realized in the three main function bore by DPRD, namely; aspiration (representative), legislation and supervision. The public aspiration is an important element in realizing the democracy in region. In the case of reclamation in Losari beach of Makassar, the involvement and participation of public hasn't been so maximal. This condition is visible from the number of public who respond to the case. In the other side, the role of function DPRD Makassar as public representative assembly in this case are still polemics, pro and contra. Therefore, the realization of the plan will be automatically hampered and delayed for several reasons, one of which is due to rejection from some people. The significance of the role and fuction of DPRD as representative, legislator, and supervisor has been attempted to do optimally, but, in fact, the realization of the policy couldn't have been accepted in public. The result of study indicates that even if the role of DPRD Makassar in realizing the democracy in region procedurally runs optimally enough, but it hasn't substantially operated well. Thus, to realize the democracy in region through the role carried DPRD Makassar in the term of reclamation in Losari beach hasn't completely realized. Therefore, it is necessary to get public participation as one of supporting aspect in optimizing the role and function of DPRD Makassar and, on the other side; the democracy in region will be easily realized.

Kata Kunci : Politik, Demokrasi, Peran DPRD, DPRD, democracy