Laporkan Masalah

ANALISIS NORMATIF PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK DEWAN SENGKETA

Gusti Made Ivan Adines, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini menganalisa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa secara normatif . Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah timbulnya ketidakadilan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa mengenai penggunaan dewan sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha konstruksi?. Kedua, apakah uji materi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dalam mempertimbangkan asas keadilan; keseimbangan, keserasian dan keselarasan dapat dilakukan?. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian Normatif. Pendekatan normatif  yaitu  penelitiannya lebih deskriptif, maka titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk menyimpulkan dan menganalisis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Keadilan dan Teori Negara Kesejahteraan yang dikemukakan oleh W. Friedman. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, dapat disimpulkan tidak mengedepankan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan sehingga tidak adanya tata cara dan petunjuk teknis Dewan Sengketa untuk menjangkau usaha jasa konstruksi yang dananya bersumber dari swasta dan/atau permodalan suatu badan usaha swasta. Kedua, peraturan ini dapat dilakukan hak menguji materiil dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya melalui Mahkamah Agung.

This study analyzes the Regulation of the Minister of Public Works and People's Housing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions for Dispute Boards normatively. The main problem in writing this research is first, how did injustice arise in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions for the Dispute Board concerning the use of a dispute board as an alternative to dispute resolution in the construction business sector? Second, is the judicial review of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions of the Dispute Council against Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services in considering the principle of justice; balance, harmony and harmony can be done?. Writing this thesis using Normative research methodology. The normative approach is that the research is more descriptive, so the emphasis of this research is on library research which is intended to conclude and analyze secondary data. Secondary data is data obtained from the literature. The theory used in this study is the Theory of Justice and the Welfare State Theory put forward by W. Friedman. The results of this study are, First, it can be concluded that it does not prioritize the principles of justice, equality in law and government, order and legal certainty, and/or balance, harmony and harmony so that there are no procedures and technical instructions for the Dispute Board to reach construction service businesses whose funds come from the private sector and/or the capital of a private business entity. Second, this regulation can be carried out by the Supreme Court through the Supreme Court.

Kata Kunci : Uji Materiil Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, Dewan Sengketa, Konstruksi.

  1. S2-2023-451952-abstract.pdf  
  2. S2-2023-451952-bibliography.pdf  
  3. S2-2023-451952-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2023-451952-title.pdf