ANALISIS NORMATIF PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK DEWAN SENGKETA
Gusti Made Ivan Adines, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D
2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini menganalisa Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa secara normatif . Yang menjadi pokok permasalahan
dalam penulisan penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah timbulnya
ketidakadilan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis
Dewan Sengketa mengenai penggunaan dewan sengketa sebagai alternatif
penyelesaian sengketa di bidang usaha konstruksi?. Kedua, apakah uji materi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa terhadap
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dalam mempertimbangkan asas keadilan; keseimbangan, keserasian
dan keselarasan dapat dilakukan?. Penulisan
tesis ini menggunakan metodologi penelitian Normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitiannya
lebih deskriptif, maka titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian
kepustakaan yang dimaksudkan untuk menyimpulkan dan menganalisis data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Keadilan
dan Teori Negara Kesejahteraan yang dikemukakan oleh W. Friedman. Hasil dari penelitian ini adalah,
Pertama, dapat disimpulkan tidak mengedepankan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian
dan keselarasan sehingga tidak adanya tata cara dan petunjuk teknis Dewan
Sengketa untuk menjangkau usaha jasa konstruksi yang dananya bersumber dari
swasta dan/atau permodalan suatu badan usaha swasta. Kedua, peraturan ini dapat dilakukan hak
menguji materiil dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya melalui Mahkamah
Agung.
This study analyzes the Regulation of the Minister of Public Works and
People's Housing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning
Procedures and Technical Instructions for Dispute Boards normatively. The main
problem in writing this research is first, how did injustice arise in the
Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic
of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Procedures and Technical Instructions
for the Dispute Board concerning the use of a dispute board as an alternative
to dispute resolution in the construction business sector? Second, is the
judicial review of the Regulation of the Minister of Public Works and Public
Housing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Procedures
and Technical Instructions of the Dispute Council against Law Number 2 of 2017
concerning Construction Services in considering the principle of justice;
balance, harmony and harmony can be done?. Writing this thesis using Normative
research methodology. The normative approach is that the research is more
descriptive, so the emphasis of this research is on library research which is
intended to conclude and analyze secondary data. Secondary data is data obtained
from the literature. The theory used in this study is the Theory of Justice and
the Welfare State Theory put forward by W. Friedman. The results of this study
are, First, it can be concluded that it does not prioritize the principles of
justice, equality in law and government, order and legal certainty, and/or
balance, harmony and harmony so that there are no procedures and technical
instructions for the Dispute Board to reach construction service businesses
whose funds come from the private sector and/or the capital of a private
business entity. Second, this regulation can be carried out by the Supreme
Court through the Supreme Court.
Kata Kunci : Uji Materiil Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, Dewan Sengketa, Konstruksi.