Analisis Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu

Annisa Pratiwi Bahtiar, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.,

2023 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan fungsinya pada proses pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan darurat Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara secara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya berupa pendampingan dan reviu pada proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Namun, audit tujuan tertentu untuk memberikan keyakinan atas kewajaran harga tidak dilaksanakan untuk tahun anggaran 2020 tersebut, alasan utama yang mendasarinya adalah tidak adanya permintaan untuk melaksanakan audit tujuan tertentu tersebut baik oleh instansi pembina maupun oleh instansi yang akan diaudit. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980), khususnya pada unsur Kepatuhan  dan Daya Tanggap, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu belum melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal untuk mendukung mewujudkan tujuan utama pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam hal percepatan penanganan keadaan darurat Covid-19 di Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan diantaranya yaitu pengawasan dilakukan secara virtual, kesulitan dalam memahami kebijakan pemerintah, belum tersedia petunjuk teknis saat penanganan Pandemi Covid-19, dan PKPT yang telah disusun sebelum pandemi.

This research aims to provide an overview of the role of the Kapuas Hulu Regency Inspectorate as the Government's Internal Supervisory Apparatus and the obstacles faced while carrying out its functions in the process of procuring goods and/or services during the Covid-19 emergency in Kapuas Hulu Regency. The research was conducted using qualitative methods with a case study approach. The data collection techniques used were semi-structured interviews and documentation. The results of this research showed that, in general, the Kapuas Hulu Regency Inspectorate has carried out its supervisory duties and functions in the form of assistance and reviews in the process of procurement of goods and/or services carried out as an effort to handle the Covid-19 pandemic. However, an audit for a particular purpose to provide confidence in the fairness of prices was not carried out for the 2020 fiscal year. The main underlying reason was the absence of a request to carry out an audit for that particular purpose either by the supervisory agency or by the agency to be audited. If it was related to the policy implementation theory put forward by Grindle (1980), especially in the elements of Compliance and Responsiveness, it can be concluded that the Kapuas Hulu Regency Inspectorate has not carried out its guidance and supervision functions optimally to support realizing the main goal of policy making by the government in terms of acceleration in handling the Covid-19 emergency in Indonesia. Obstacles faced in carrying out the supervisory function included supervision being carried out virtually, difficulties in understanding government policies, the lack of technical guidance for handling the Covid-19 pandemic, and PKPT which was prepared before the pandemic.

Kata Kunci : peran APIP, pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa penanganan pandemi Covid-19, teori implementasi kebijakan